Panduan Kurikulum S-1 Reguler
Mulai Agustus 2021, Prodi S-1 IHI UGM memberlakukan Kurikulum 2021 (K-21). Ini adalah versi revisi dari Kurikulum 2015 yang diterapkan sejak Agustus 2016. Kebaruan K-21 terletak pada fleksibilitas mahasiswa menentukan konsentrasi studinya serta memanfaatkan skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
K-21 dirancang dalam lokakarya kurikulum yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan mahasiswa – serta mengikutsertakan masukan dari universitas mitra dan pengguna lulusan, yang dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan diskusi kelompok.
International Undergraduate Program Curriculum
UPIR UGM is currently transitioning from Kurikulum 2015 (K15) to Kurikulum 2021 (K21). Students who are admitted to UPIR UGM in 2021 and afterward need to comply with K21. K21 was developed in a workshop attended by lecturers, support staff, alumni, and students taking into account inputs from partner universities and employers, that were collected through questionnaires, interviews, and focus group discussions.
K21 refines K15 in ways that make it easier for students to choose which subfield they would like to concentrate on as well as to make the most of Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM, an initiative by the Ministry of Education and Culture). Nevertheless, it remains true to K15’s and K2000’s educational philosophy.
Panduan Kurikulum S-2 Curriculum
Magister Berbasis Kuliah (by coursework) dan Magister Berbasis Penelitian (by research).
Pada skema coursework Mahasiswa dipersyaratkan untuk mengikuti semua mata kuliah wajib maupun pilihan yang telah ditentukan dalam Kurikulum dengan proporsi perkuliahan yang lebih besar dibandingkan penelitian,sebelum menulis tugas akhir berupa Tesis. Sedangkan pada skema research, proporsi penelitian dan publikasi terkait Tesis lebih besar dibandingkan jumlah perkuliahan yang harus ditempuh oleh Mahasiswa
Panduan ini disusun guna menyelaraskan pemahaman civitas akademika HI UGM akan komponen-komponen yang ada dalam skripsi.
Tesis merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri yang disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan Strata 2 pada Program Studi S-2 Ilmu Hubungan Internasional.
Mengacu pada Panduan Akademik Program Studi S-2 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, tesis ditulis dengan bobot setara sembilan (9) SKS dengan panjang 15.000 s.d. 20.000 kata.
Pada dasarnya, tata cara menghubungi dosen tidak rumit. Pastikan anda berkomunikasi dengan menjaga sopan santun baik melalui WhatsApp, telepon, surel, maupun secara langsung. Silahkan baca dokumen di bawah dengan seksama sebelum menghubungi Dosen anda.
Menghormati, mengakui dan memberikan penghargaan atas karya orang lain menjadi satu keharusan dalam memproduksi karya tulis. Kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga tidak perlu ragu-ragu bagi siapapun (masyarakat akademis) ketika menyusun karya ilmiah/karya tulis, menyebutkan sumber rujukan.
Silahkan baca dokumen di bawah untuk menghindari Plagiarisme.
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) adalah sebuah inovasi yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan diluncurkan sebuah kebijakan untuk mentransformasi sistem Pendidikan tinggi di Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang lebih relevan.
Keluhan yang terjadi di dalam institusi pendidikan sulit dihindari tapi harus diupayakan penyelesaiannya secara konstruktif. Konstruktif di sini berarti berorientasi pada penanganan masalah dengan meminimalkan sekecil mungkin kerugian yang mungkin bisa dialami pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut.
This booklet provides information on the International Exposure Program (IEP), its procedures, requirements, and a list of university partners. IEP is mandatory for students enrolled in the International Undergraduate Program in International Relations (IUP in IR) at Universitas Gadjah Mada (UGM).
Prospectus MA in IR
RelationsThe Master of Arts Program in International Relations (MAIR) puts emphasis on higher-level studies of diplomacy and foreign policy studies, including the issues, concepts, and theories regarding the policies and practices in international security, international law, and the international regime, as well as the legal frameworks for international cooperation; global trade, investment, and economy; as well as the politics of global competition and international peace.
The MAIR Program has a programmed duration of three semesters. It consists of 45 credits, including 18 credits for compulsory courses in Semester I; 15 credits for elective courses and 3 credits for thesis preparation in Semester II; and 9 credits for thesis preparation and defense in Semester III.
Prospectus MA in DTC
The digital economy is one of the fastest-growing sectors of the global economy. According to the World Bank (2020), the digital economy is developing 2.5 times faster than the average global economic growth over the last 15 years. Indonesia’s income from the digital economy is ranked 11th, just below Australia and better than Russia (ecommercedb.com, 2021). Furthermore, HSBC predicts that Indonesia’s digital economy will grow fivefold in the next five years (Tempo, 2022).
Indonesia has great potential to emerge as a major force in the digital economy. However, Indonesia needs to overcome numerous challenges, including the improvement of digital literacy among the community, developing a workforce that is able to adapt to technological disruption, and fostering an innovation ecosystem through policymakers who understand the conditions of digital competition in the international world.
Responding to the opportunities and challenges above, this proposal provides an explanation of how the Master of Arts in Digital Transformation & Competitiveness (MA in DTC) is designed to produce graduates, namely prospective policymakers, who are able to design innovative strategies and policies in integrating the digital economy ecosystem and navigating international competition by taking into account the principles of equity and inclusiveness.