This article analyses Indonesia’s conduct of human rights diplomacy post-Suharto era, starting from the presidency of B.J. Habibie to Susilo Bambang Yudhoyono. The study aims to identify how Indonesia’s foreign policy instruments, specifically human rights diplomacy, have been utilized on the international political stage to achieve Indonesia’s national interests during
Stagnasi dalam perundingan perdagangan multilateral di World Trade Organization (WTO) pada dua dekade terakhir, mendorong munculnya inisiatif perundingan di tingkat regional atau bilateral. Indonesia termasuk negara yang aktif terlibat dalam berbagai inisiatif perundingan perdagangan tersebut.
Terorisme siber muncul sebagai akibat dari arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Tindakan terorisme yang dulunya terbatas dalam realitas fisik kini semakin dikembangkan dengan memanfaatkan realitas siber sebagai sarana merekrut, membina, dan menyerang sasaran utama aksi teror untuk mencapai tujuan tertentu.
