Editor: Dr. Rochdi Mohan Nazala
Pertanyaan penting yang muncul ketika membahas isu-isu terkait militer, dan tentu saja juga menjadi pertanyaan yang melatarbelakangi tulisan-tulisan pada edisi student working paper kali ini, adalah “apakah membahas perkara-perkara militer masih penting dalam studi sosial dan politik secara umum dan ilmu hubungan internasional secara khusus?”. Untuk menjawabnya, terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan; dari sisi keilmuan, isu-isu terkait militer dan fungsinya dalam konteks kemasyarakatan telah menjadi bahan kajian penting dalam studi-studi humaniora secara umum, termasuk ilmu politik. Sejarah literatur sejarah keilmuan mencatat setidaknya jejak-jejak diskusi mengenai relasi negara, militer dan masyarakat telah ada jauh sejak abad berabad-abad silam. Hal ini misalnya dapat terlihat dalam buah pemikiran filsafat politik Plato (2013) dan Hobbes (2016) tentang apa makna dan fungsi negara, Machiavelli (2019) yang membahas realisme politik, strategi militer oleh von Clausewitz (2003), serta teori-teori sosiologi Max Weber (2009). Setelah pengetahuan modern pesat berkembang pasca perang Dunia II, muncul pemikir-pemikir militer modern seperti Huntington (1981) dengan tipologi militer profesional, Janowitz (1988) yang membahas evolusi militer dalam masyarakat modern serta perkembangan militer terutama di negara-negara berkembang oleh Nordlinger (1977).
Detail Terbitan
Anthony Adinata Gunawan | Khansa Poetry Herdiana | Nahdatu Rosyada
Recent developments in Indonesia have removed legal barriers that prevent retired military officers from getting into business, specifically State-Owned Enterprises (SOEs). This is likely to lead to a proliferation of military officers in business leadership roles. This study provides exploratory research into this phenomenon by theorizing mechanisms, developing empirical observations, and verifying hypotheses on how retired military officers have entered the business world. Through mixed methods, it found three key regularities: the high representation of TNI AD, the highest representation at the third-highest rank; and the prevalence of TNI AU relative to its population size. It matches the predictions of our theoretical framework, which posits mechanisms of transitions, which include differences in structural social capital, interventionist disposition, the bottleneck factor, and the diminishing returns of ranking up.
Keywords: TNI Law No. 34 of 2004, Business Leadership, State-Owned Enterprises, Private Enterprise
Sofia Fiqri Syadiira | Ghania Al Adawiyah | Dewi Puspa Putri | Nandana Reswara Khansa
Artikel ini mengkaji upacara bendera sebagai bentuk militerisme di kehidupan sehari-hari. Berangkat dari keragaman perspektif dalam memaknai praktik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme militerisme yang bekerja di dalamnya, khususnya di sekolah menengah atas (SMA) di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data untuk mengetahui persepsi siswa-siswi SMA di Yogyakarta terhadap upacara bendera, guna melihat bagaimana praktik ini berkontribusi dalam melanggengkan militerisme. Merujuk pada konsep ‘affective militarism’ dari Nicole Wegner, penelitian ini berargumen bahwa militerisme bekerja tidak hanya melalui mekanisme kognitif rasional sebagaimana yang diajukan Michael Mann, tetapi juga secara afektif emosional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme militerisme dalam upacara bendera di kalangan siswa SMA di Yogyakarta lebih banyak bekerja melalui mekanisme afektif daripada kognitif. Internalisasi nilai-nilai militer berlangsung secara halus melalui mekanisme militerisme afektif yang melibatkan sisi emosional siswa-siswi, terlepas dari identiknya upacara bendera dengan unsur-unsur militer. Dengan demikian, upacara bendera memfasilitasi institusi militer dalam membenarkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sipil. Temuan ini menegaskan bahwa militerisme sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang bekerja melalui kekuasaan koersif atau struktur formal militer, tetapi juga melalui rutinitas sehari-hari yang dipandang baik dan benar, seperti upacara bendera dalam lingkungan pendidikan.
Kata kunci: Militerisme, Mekanisme, Militerisme Afektif, Upacara Bendera, SMA di Yogyakarta
Gavrila Putri Ardiona | Chiara Abigail Gultom | Ilyas Hammouti | Helene Ketelsen
This article examines the persistence of military influence in Indonesia’s civilian sphere through the case of Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) and its university, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (UNJAYA). Although post-Reformasi policies sought to seperate the Indonesian Armed Forces (TNI) from commercial activities, military linked-foundations continue to operate as hybrid bodies between defense and market. Using Huntington’s concept of military professionalism and civil-military separation, the study seeks to analyze UNJAYA’s role as an educational institution but also as a channel to extend military legitimacy and ideology into civilian spheres. Through qualitative methods of semi-structured interviews with UNJAYA’s spokesperson and students, field observation, and document analysis, the research discovered that UNJAYA does not function primarily as a profit-generating enterprise for YKEP. Instead, the university relies on foundation funding for its necessities. These findings also reveal that military foundations in Indonesia may pursue long-term influence through soft power strategies rather than direct economic gain. Nevertheless, this dynamic cannot be separated from the wider economic and political practices of the Indonesian armed forces, whose implication in economic activities erodes their professionalism and complicates democratic civilian control.
Keywords: Kartika Eka Paksi Foundation (YKEP), Unjaya, Civil-military relations, Professionalism, Huntington.
Adzra’a Aqiilah Luthfi | Debby Salsabila | Nasya Aiskha Safira | Vanessa Kezia Tessalonika Sinaga
Artikel ini berupaya untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana institusi militer memengaruhi kehidupan masyarakat di Provinsi DI Yogyakarta sehingga dapat mendorong kemunculan UMKM yang menjual perlengkapan bernuansa militer. Artikel ini menemukan bahwa permintaan terhadap suplai logistik militer memiliki hubungan timbal-balik dengan penerimaan masyarakat terhadap institusi militer. Studi ini juga menemukan bahwa sipil memiliki peran signifikan sebagai konsumen dan bagian dari rantai produksi suplai militer yang lebih luas. Akhirnya, pengadaan logistik militer tidak akan dapat dilepaskan dari motivasi ekonomi masyarakat yang berkorelasi dengan persepsi masyarakat terhadap institusi militer itu sendiri.
Kata kunci: Militerisme, Militerisasi, Neoliberal, Hubungan Sipil-Militer, Yogyakarta.
Lamtiar Nauli Sabrina Margareth Nababan
This article examines the resurgence of militarism and militarization in Indonesia following its transition to democracy. It poses the question: How and why have these phenomena re-emerged and evolved in a country that has undergone significant democratic reforms? The analysis distinguishes between militarism as a hegemonic ideology that normalizes military values into societal “common sense” and militarization as the process through which this ideology pervades in everyday life. Drawing on civil-military relations theory, particularly Huntington’s concept of objective control, this paper argues that the return of New Order political figures represents not merely a change in personnel but the revival of a political philosophy where military involvement is the norm. This study finds that the resurgence is enabled by the continuation of militarisation in daily life and the “securitisation” of civilian problems. This research contributes to the study of civil-military relations by demonstrating how militarization persists as a formidable obstacle to democratic consolidation, challenging the notion of democracy as a finalized goal rather than a continuous process.
Keywords: militarism, militarization, civil-military relations, democratic control, Indonesia
This article examines the relationship between the military and the business sector within the institution of the state. It poses the question of how and why have these seemingly unrelated spheres become intertwined and continue to sustain each other within the modern state. The arguments presented in this article are written through a posteriori observations regarding the military and its personnel’s continued presence and relevance within the business sector in Indonesia. Through the framework of Anthony Giddens’ institutional dimensions of modernity, this article argues that the military—which is postulated as an apparatus of the modern nation-state—has maintained its relevance within the business sector as a consequence guaranteed by the modern nation-state. This study aims to contribute towards the study of civil-military relations by explaining how and why the military will continue to be a relevant aspect within public and private sectors of business, reflecting its dynamics as an inevitability of modernity.
Keywords: military, business, institutional dimensions of modernity, modern nation-state, Indonesia
Bisnis dan militer di Indonesia tampaknya sudah hilang semenjak penghapusan dwifungsi ABRI. Namun, penghapusan dwifungsi ABRI secara legal tidak serta merta menghilangkan praktik bisnis dan militer di Indonesia. Justru, praktik ini berkembang menjadi manifestasi dari kapitalisme, dengan militer menjadi kelas pemilik modal dan tetap melakukan bisnis dengan memanfaatkan legal loophole yang ada pada UU TNI. Salah satu praktik dari hal tersebut adalah adanya monopoli pada moda angkutan umum di Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana praktik ini muncul dan memiliki kesinambungan dalam praktik militer dan politik di Indonesia kontemporer.
Kata Kunci: militerisme, militer dan bisnis
