Di tengah ketimpangan distribusi dan akses kesehatan global, diplomasi memainkan peran penting guna membangun kepercayaan dan kerja sama di antara negara-negara, khususnya di bidang kesehatan. Apalagi, komunitas internasional kini dihadapkan pada tren menurunnya komitmen negara terhadap institusi kesehatan global sehingga memunculkan aktor-aktor baru dari sektor swasta yang mulai mendominasi pendanaan, pengembangan, dan perumusan kebijakan di sektor kesehatan.
Poin tersebut disampaikan oleh Prof. David McCoy, peneliti utama United Nations University’s International Institute for Global Health (UNU-IIGH), dalam Kuliah Umum bertajuk Power and Politics in Global Health: Challenges and Opportunities yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM secara daring pada Rabu (29/4). Kegiatan ini, yang merupakan bagian dari mata kuliah Keamanan Manusia di Magister Ilmu Hubungan Internasional, turut dihadiri oleh 47 peserta dari Fisipol UGM, FK-KMK UGM, dan beberapa perguruan tinggi lainnya.
Mengutip UNICEF Conceptual Framework, Prof. McCoy menyebutkan bahwa isu seperti malnutrisi dan kematian anak tidak cukup dianalisis dari penyebab langsung yang berkaitan dengan sektor kesehatan saja. Namun, kita perlu menyoroti penyebab dasar yang berakar pada struktur ideologi, politik, dan ekonomi. Siapa yang memegang kendali atas ketersediaan akses dan distribusi sumber daya sangatlah penting.
Prof. McCoy kemudian menjelaskan beberapa indikator kunci bagi tata kelola kesehatan yang baik (good healthcare governance). Di tingkat nasional, indikator kunci antara lain nilai demokratis yang dipegang oleh pemerintah, keterbukaan terhadap nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial, serta peran aktif dari masyarakat sipil. Sementara itu, indikator tata kelola yang baik di tingkat global meliputi tata kelola yang demokratis, akuntabel, dan terlegitimasi dalam forum-forum multilateral.
Sayangnya, situasi terkini justru menunjukkan penurunan indikator tata kelola yang baik tersebut. Sejak 2025, tren bantuan finansial dari negara-negara di dunia terhadap institusi kesehatan global, seperti WHO, terus menurun. Di sisi lain, kekosongan tersebut lalu diisi oleh meningkatnya dominasi jumlah bantuan finansial dari institusi keuangan (misalnya World Bank) dan perusahaan swasta atau yayasan perseorangan (misalnya Gates Foundation). Dominasi dari “segelintir elite” ini dapat memperburuk kesenjangan akses kesehatan.
Sebagai penutup, Prof. McCoy kemudian menyampaikan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju ketimpangan akses dan distribusi di sektor kesehatan. Selain membangun kepercayaan publik dan komitmen di antara aktor politik untuk mengurangi distorsi sosial yang tidak perlu, Prof. McCoy juga menekankan pentingnya kebijakan perpajakan. Aktor-aktor politik perlu lebih berkomitmen untuk memastikan redistribusi kekayaan sehingga kepemilikan sumber daya dan akses, termasuk di sektor kesehatan, tidak terpusat pada sekelompok kecil saja.
Penulis:Nurhawira Gigih Pramono
Penyunting: Shavira Melanie Putri
Desain Sampul: Galih Fatria Akbar