09 September 2019 By admin hi

Kepala Perwakilan RI Berbagi Pengalaman melalui Forum Debriefing V 2019

Kepala Perwakilan RI Berbagi Pengalaman melalui Forum Debriefing V 2019

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementrian Luar Negeri, bekerja sama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada untuk menyelenggarakan Forum Debriefing V Kepala Perwakilan RI di Auditorium Mandiri FISIPOL UGM (26/8).

Dalam sambutannya, Sekretaris BPPK, Eko Hartono, menyatakan bahwa Forum Debriefing adalah kegiatan rutin dan merupakan bentuk akuntabilitas publik Kepala Perwakilan terkait capaian-capaian yang telah dilakukan selama penugasan di luar negeri.

Debriefing kali ini menghadirkan H.E. Harry Purwanto, SH, Duta Besar LB-BP RI untuk Republik Federal Nigeria merangkap Benin, Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kamerun, Kongo, Liberia, Niger, Sao Tome dan Principe, Togo, dan ECOWAS (2015-2018), H.E. Drs. Dominicus Supratikto, Duta Besar LB-BP RI untuk Republik Suriname merangkap Republik Guyana (2015-2018) dan H.E. Drs. Djoko Harjanto, Duta Besar LB-BP RI untuk Republik Arab Suriah (2015-2018). Acara ini dipandu oleh Dr. Randy Wirasta Nandyatama dan Prof. Dr. Mohtar Mas’oed sebagai pembahas.

Dalam kesempatan kali ini, Duta Besar H.E. Harry Purwanto, SH, menyampaikan secara umum, visi misi para Duta Besar yakni membangun dan memperkuat hubungan bilateral yang baik; mempromosikan Indonesia; observasi untuk melihat peluang dan memfasilitasi interaksi Government-to-GovernmentBusiness-to-Business dan People-to-People; meningkatkan kualitas dan perlindungan WNI/BHI.

Selain itu, Duta Besar H.E. Harry Purwanto, SH, juga menjabarkan di Nigeria, tribalism, dimana kepentingan suku wajib diperjuangkan adalah alasan mengapa di negara tersebut terdapat banyak konflik. Namun, seiring berjalannya waktu, perlahan konflik tersebut mulai berkurang dan mereka menjadi lebih demokratis. Nigeria juga menjadi anggota Economic Cooperation of West Africa States untuk mendorong integrasi ekonomi di Afrika Barat dan Central African Economic and Monetary Community yang bertujuan untuk mencapai otonomi kolektif untuk meningkatkan standar hidup penduduk dan menjaga stabilitas ekonomi.

H.E. Drs. Dominicus Supratikto, selaku Duta Besar RI untuk Republik Suriname merangkap Republik Guyana memaparkan bahwa pada awalnya, Suriname tidak menganggap Indonesia sebagai partner strategis yang mengakibatkan Pos Duta Besar Suriname untuk Indonesia kosong selama lebih dari 1 tahun. Dan untuk memperbaiki hal tersebut, Indonesia mulai fokus terhadap hubungan ekonomi dan pariwisata.

Kemudian yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk Guyana yakni berfokus pada diplomasi politik dengan mengembangkan jejaring sebaik mungkin. Perwakilan RI dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa Indonesia bukan negara Islam, tetapi multi-etnis yang menjalankan sistem otonomi daerah.

Dalam paparannya, H.E. Drs. Djoko Harjanto, Duta Besar LB-BP RI untuk Republik Arab Suriah menyatakan bahwa hubungan Indonesia-Suriah telah terjalin sejak awal masa kemerdekaan Indonesia. Suriah adalah negara asing pertama yang mengirimkan bantuan saat Indonesia mengalami bencana Tsunami. Suriah adalah negara berkonflik yang menyebabkan banyak negara tidak membuka kantor perwakilan mereka. Meskipun demikian, Indonesia tetap membuka kantor perwakilan di Suriah, KBRI Damascus, demi melaksanakan fungsi bagi warga Indonesia yang masih berada di Suriah.

Ada berbagai tantangan KBRI Damascus dalam perlindungan WNI. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya: situasi keamanan yang tidak kondusif di Suriah, birokrasi dan pengadilan yang rumit dan kurang kooperatifnya Pemerintah Suriah terhadap kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah dan kendala dalam penulusuran identitas TKI. Karena situasi tersebut, KBRI Damascus pada periode 2012 – 2015 telah memulangkan 11989 WNI dalam 264 gelombang pemulangan.

Diakhir acara, Prof. Dr. Mohtar Mas’oed menyampaikan bahwa seorang diplomat memerlukan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tanpa menggunakan kekerasan, dan seni negosiasi tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca teks, harus learning by doing. Sesi pun diakhiri dengan Sekretaris BPPK, Eko Hartono, memberikan paparan tentang seleksi masuk dan prospek kerja di Kementrian Luar Negeri.


Penulis : Leon Apriellio  
Editor: Arlitadian Pratama dan Novi Dwi Asrianti