21 Juli 2020 By admin hi

“Jika kita tidak bisa membela hak kaum minoritas, maka kita adalah bagian dari masalah”

“Jika kita tidak bisa membela hak kaum minoritas, maka kita adalah bagian dari masalah”

Ungkap Dr. Diah Kusumaningrum dalam Diskusi Bulanan DIHI (09/07) yang bertemakan ‘Mengenali Pola dan Meningkatkan Efektivitas Aksi Nir Kekerasan di Indonesia’.

Dr. Diah Kusumaningrum, yang kerap disapa Mbak Dikei adalah Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI) yang ahli dalam bidang Studi Keamanan dan Perdamaian. Diskusi kali ini menghadirkan Aghniadi yang merupakan praktisioner aksi nirkekerasan yang aktif dalam Aksi Kamisan dan Asia Justice and Rights. Kegiatan dimoderatori oleh Ayu Diasti Rahmawati, MA, Dosen DIHI UGM.

 

 

Dalam diskusi ini, Mbak Dikei mengungkapkan bahwa dalam negara demokrasi yang identik dengan kontestasi, kultur berkonflik secara nirkekerasan merupakan elemen penting yang dapat memperkuat demokrasi itu sendiri. Pola-pola aksi nirkekerasan penting dipelajari secara mendalam agar dapat meningkatkan efektivitasnya.

 

Di Indonesia sendiri, terjadi penurunan frekuensi aksi nirkekerasan pasca Reformasi. Pola aksi nirkekerasan di Indonesia juga masih memiliki repertoar yang sempit. Dari sekian ratus metode aksi nirkekerasan oleh Gene Sharp, tidak banyak metode yang diterapkan dalam banyak aksi nirkekerasan di Indonesia. Selain itu, sebesar 88,3% aksi nirkekerasan yang dilakukan di Indonesia masuk ke kategori protes dan persuasi, padahal aksi juga bisa dilakukan dalam bentuk lain seperti non-kooperasi dan intervensi nirkekerasan.

 

Dalam diskusi ini direkomendasikan cara untuk meningkatkan efektivitas aksi nirkekerasan. Beberapa diantaranya adalah dengan memperluas repertoar yaitu dengan mencoba berbagai metode nirkekerasan yang tersedia. Meningkatkan intensitas dengan mengubah stategi juga merupakan hal yang penting untuk diterapkan, tidak hanya protes dan persuasi, namun juga mencoba untuk non-kooperasi dan intervensi nirkekerasan.

 

Selama ini aksi nirkekerasan tidak banyak mendapatkan respons dari lawan, karena aksi kita telah diantisipasi. Oleh sebab itu, aksi yang menimbulkan daya kejut akan dinilai lebih efektif agar lawan memberikan respons terhadap aksi yang dilakukan.

 

Membahas mengenai siapa yang harus terlibat dalam aksi nirkekerasan juga penting, karena selama ini orang beranggapan bahwa keluarga korban, penyintas, merupakan orang tepat untuk menyuarakan tuntutan mereka. Namun seharusnya masyarakat luas atau kelompok mayoritaslah yang harus bersuara. Akan lebih baik lagi jika tidak memberikan beban lagi pada keluarga korban. Apabila kita sebagai mayoritas hanya diam, maka kita juga adalah bagian dari permasalahan. Jika kita bersama-sama dapat mengubah sistem menjadi lebih baik, maka pada akhirnya semua orang akan mendapatkan dampak positifnya.

 

Untuk memunculkan sistem yang baru dan sesuai dengan tuntutan, kita semua harus berani menanggung ongkos ekonomi, sosial, dan politik. Karena gerakan nirkekerasan pada dasarnya diharapkan untuk menciptakan perubahan sistem yang benar-benar baru, bukan justru memunculkan diktator yang baru.

 

Pada akhirnya, aksi nirkekerasan adalah sebuah konflik, namun kita sering lupa dengan endgamenya. Kita harus siap kapanpun dengan segala kemungkinan untuk bernegosiasi, menyiapkan detail undang-undang dan lain-lain. Dan kita harus memposisikan diri kita setara dengan lawan, meskipun lawan kita adalah negara.

 

Untuk memberikan gambaran mendalam, diskusi ini mengundang seorang praktisioner aksi Nirkekerasan yang telah berkecimpung dalam Aksi Kamisan selama 3 tahun, yaitu Aghniadi. Aghniadi menjelaskan mengenai perjalanan Aksi Kamisan yang dimulai sejak tahun 2007.

 

 

Aksi Kamisan merupakan aksi yang dilakukan oleh keluarga korban pelanggaran HAM di masa lalu untuk memperoleh keadilan dari negara. Aksi ini awalnya dilakukan di depan Istana Negara setiap hari Kamis pukul 16.00 – 17.00 dengan berpakaian serba hitam. Sejak pemerintahan Presiden SBY hingga Jokowi, aksi Kamisan telah dilakukan 640 kali dengan tuntutan awal adalah untuk menghapus impunitas pelaku pelanggaran HAM di masa lalu. Beberapa tokoh dibalik aksi ini antara lain Ibu Sumarsinah, Suciwati yang merupakan istri mendiang Munir, dan Pak Bejo Untung.

 

Salah satu aksi penting dari Aksi Kamisan adalah surat yang selalu dikirimkan ke Istana Negara, yang merupakan rekam jejak berisi tuntutan. Selama 13 tahun aksi ini berjalan, surat-surat tersebut belum pernah mendapatkan respons dari pemerintah. Saat ini fokus utama dari Aksi Kamisan adalah mendapatkan pillar of support, yakni dari media.

 

Dalam perjalanannya, isu-isu yang diangkat dalam aksi ini mengalami perkembangan, termasuk mencakup isu sosial dan ekonomi warga negara yang dirampas oleh negara. Aksi Kamisan juga berkembang ke berbagai wilayah di Indonesia, isunya pun cukup beragam dan berkembang secara organik tanpa adanya komando dari Aksi Kamisan di Jakarta.

 

Diskusi Bulanan DIHI kali ini menjadi penting bagi Aksi Kamisan agar terus menemukan cara baru untuk mencapai tujuannya. Dan tentunya untuk menarik kepedulian masyarakat luas, untuk menyadari bahwa pada akhirnya tuntutan-tuntutan yang diperjuangkan dalam aksi nirkekerasan harus didukung oleh sebagian besar masyarakat untuk dapat menarik perhatian pemangku kekuasaan. Hasilnya pun akan dapat dinikmati oleh semua orang

 

Pada akhir diskusi, moderator menutupnya dengan kalimat “Lawan diibaratkan sebagai rumah yang kokoh. Tujuan utama kita bukan merobohkan rumah tersebut, namun menarik dukungannya ke pihak kita.”

 

Penulis: Arlitadian Pratama, Melisa Rachmania