Dilansir dari Metrotvnews.com pada tanggal 17 Mei 2017.
Metrotvnews.com, Yogyakarta: Tak dipungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi mempengaruhi berbagai kehidupan manusia. Jejak teknologi pun merambah kepada hubungan antar negara dan aktor yang terlibat di dalamnya.
Hal ini turut mengubah strategi pemerintah dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia. Merespons fenomena dan perubahan ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengadakan Experts Meeting on Digital Diplomacy yang bekerja sama dengan Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM pada Rabu, 17 Mei 2017. Acara ini secara khusus membahas tantangan dan peluang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu diplomasi Indonesia.
“Diplomasi harus mampu menjawab tantangan-tantangan digital. Dunia digital mengubah partisipan, mendorong semangat keterbukaan dan transparansi. Perkembangan digital juga telah menciptakan sumber informasi baru dan tantangan paradox of plenty,” menurut Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir dalam pidatonya di UGM, Yogyakarta, Rabu 17 Mei 2017.
“Diplomasi harus mampu merebut ruang informasi publik dan menyajikan informasi secara cepat, tepat dan benar. Harapan yang sama disampaikan oleh UGM dan CfDS, selaku lembaga akademik yang turut berkontribusi memberikan edukasi tentang perkembangan teknologi digital,” imbuh Wamenlu Fachir, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemenlu RI, Rabu 17 Mei yang diterima Metrotvnews.com.
Sementara Direktur Eksekutif Center for Digital Society, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati menyatakan dengan adanya aspek digital maka efisiensi strategi diplomasi pun semakin memungkinkan. Begitu juga apabila dilihat dari aspek pengoptimalan anggaran diplomasi.
Pertemuan yang berlangsung dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi pleno dan sesi working group yang terdiri dari tiga kelompok. Masing-masing working group akan membahas tentang konseptualisasi diskursus, evaluasi, dan masa depan diplomasi digital Republik Indonesia.
Adapun pertemuan ini akan diikuti sekitar 30 pakar di bidang diplomasi dan teknologi informasi komunikasi dan lebih dari 100 praktisi yang terdiri pengamat, konsultan, akademisi, para ahli di bidang teknologi informasi komunikasi, public figure, dan diplomat asing dari negara-negara sahabat.
Hasil diskusi tiap working group akan dirangkum menjadi rekomendasi kebijakan yang diserahkan ke Kemenlu RI, melalui perwakilannya, Azis Nurwahyudi, Sekretaris Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu RI. Rekomendasi kebijakan ini secara khusus akan menjadi rujukan Kemenlu RI dalam memetakan kebijakan diplomasi digital.
Ke depannya diharapkan lebih banyak diplomat dan Duta Besar yang memanfaatkan kemajuan teknologi memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional Indonesia di masa yang akan datang (FJR).
