PROGRAM SARJANA

Kegagalan Hukum Humaniter Internasional: Pemerkosaan sebagai Strategi Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Sudan Selatan Tahun 2013-2015

Title Kegagalan Hukum Humaniter Internasional: Pemerkosaan sebagai Strategi Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Sudan Selatan Tahun 2013-2015
Author(s) Wahyuwidi Cinthya (15/384165/SP/26877)
Dr. Diah Kusumaningrum
Areas of Interest International Politics
Publisher Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM
Publishing Year 2019
Publishing Place Yogyakarta
Abstract/Notes Hukum Humaniter Internasional merupakan rangkaian peraturan yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata atas alasan-alasan kemanusiaan. Guna memastikan misi kemanusiaan, Hukum Humaniter Internasional terus mengadaptasikan diri di tengah perkembangan cara dan metode konflik bersenjata. Walau demikian, dalam beberapa konflik bersenjata, Hukum Humaniter Internasional gagal memenuhi misi kemanusiaannya akibat terjadinya pelanggaran peraturan terkait cara dan metode perang. Dua tahun setelah merdeka, Sudan Selatan mengalami konflik bersenjata non-internasional (2013-2015). Menurut laporan United Nations Population Fund pada tahun 2015, 72% perempuan yang mencari suaka di situs Proteksi Masyarakat Sipil UNMISS (United Nations Mission in South Sudan) Juba telah diperkosa sejak konflik bersenjata terjadi. Pemerkosaan digunakan sebagai strategi perang, baik oleh pemerintah (SPLM) maupun kelompok pemberontak (SPLM-IO). Mengetahui bahwa Sudan Selatan telah meratifikasi Hukum Humaniter Internasional, penggunaan pemerkosaan sebagai strategi perang tidak lain merupakan keputusan politik domestik Sudan Selatan. Sebagai respons kepada ilmuwan gelombang pertama yang mempelajari norma internasional dan berargumen bahwa ratifikasi merupakan tingkat kepatuhan tertinggi negara terhadap norma internasional, penelitian ini memberangkatkan gagasan dari perspektif ilmuwan gelombang kedua yang menarik analisis terkait arti penting norma internasional hingga tingkat domestik. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa norma internasional memengaruhi perilaku negara melalui proses politik domestiknya. Dinamika dan mekanisme domestik yang menerima norma internasional akan memengaruhi tingkatan arti penting norma internasional di suatu negara. Melalui konsep Domestic Salience of International Norms, ditemukan bahwa Hukum Humaniter Internasional di Sudan Selatan hanya mendapat arti penting tingkat ‘sedang’. Tingkatan tersebut berarti norma internasional masih berhadapan dengan institusi, prosedur, dan klaim normatif yang bertentangan, walau telah muncul dalam diskursus domestik, menciptakan perubahan dalam agenda nasional dan institusi negara. Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional; norma internasional; pemerkosaan sebagai strategi perang; arti penting domestik. ABSTRACT International Humanitarian Law is a set of rules which aims to limit the effects of armed conflict for humanitarian reasons. To uphold its humanitarian mission, International Humanitarian Law actively adapts itself in midst of the development of means and methods of armed conflict. However, in some armed conflicts, International Humanitarian Law fails to fulfill its humanitarian reasons due to the violation of rules regarding means and methods of armed conflict. Two years after its independence, South Sudan underwent a non-international armed conflict (2013-2015). According to United Nations Population Fund in 2015, 72% of women who seek asylum in Protection of Civilian site of UNMISS (United Nations Mission in South Sudan) Juba were raped ever since the armed conflict started. Rape was used as a strategy of war by both the government (SPLM) and the opposition (SPLM-IO). Knowing that South Sudan has ratified International Humanitarian Law, rape as a strategy of war was a deliberate decision of South Sudan’s domestic politics. In response to first wave norm scholars – who argue that ratification indicates the highest degree of state’s compliance towards international norms, this research draws its thesis from the perspective of second wave scholars, narrowing down the level of analysis into domestic level. This research aims to prove that international norms affect state’s behavior through its domestic political process. The saliency of international norms in a state is dependent to the domestic dynamics and mechanism receiving the international norms. Through the concept of Domestic Salience of International Norms, it is discovered that International Humanitarian Law in South Sudan only received ‘moderate’ saliency. That degree of saliency means international norms still confront countervailing institutions, procedures, and normative claims, meanwhile at the same time appearing in domestic discourse, producing change in national agenda and state’s institutions. Keywords: International Humanitarian Law; international norms; rape as strategy of war; domestic salience.
File Attachment Download File
Abstraksi-Abstract.pdf