PROGRAM SARJANA

Kebijakan Pemerintah Thein Sein Menandatangani Joint Action Plan tentang Tentara Anak Tahun 2012

Title Kebijakan Pemerintah Thein Sein Menandatangani Joint Action Plan tentang Tentara Anak Tahun 2012
Author(s) Gemilang Adika Permana
Drs. Usmar Salam, M.I.S.
Areas of Interest Peace and Conflict Studies
Publisher Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Publishing Year 2016
Publishing Place Yogyakarta
Abstract/Notes Tentara anak merupakan salah satu Dari Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum humaniter Internasional (HHI). Dalam kasusnya penggunaan anak di gunakan dalam situasi konflik, contoh kasus seperti di Myanmar. Tentara anak di Myanmar Sudah digunakan semenjak era Junta Militer, lebih tepatnya di era pemerintahan Than shwe. Menanggapi isu Tentara anak ini, dunia internasional memberikan sanksi kepada myanmar, seperti sanksi yang di berikan oleh European Union dan Amerika Serikat. Kemudian disusunlah sebuah perjanjian yaitu Joint Action Plan (JAP) antara pemerntah Myanmar dengan PBB. JAP ini sebelumnya sudah dibuat pada tahun 2007, namun tidak di tandatanagani oleh pemerintah Myanmar. Setelah pergantian kepemimpinan di Myanmar pada tahun 2010, pemerintah mau menandatangani JAP kembali pada tahun 2012. Kesuksesan penandatanganan JAP pada tahun 2012 karena adanya pengaruh dari kondisi domestik di Myanmar dan faktor dari dunia internasional yang mempengaruhi penandatanganan Joint Action Plan di Myanmar.
File Attachment Download File
Gemilang-Adika-Permana.pdf