19 Februari 2017 By admin hi

Menuju Dunia Tanpa Senjata Nuklir

Menuju Dunia Tanpa Senjata Nuklir

Institute of International Studies (IIS) dan Program of Humanitarian Actions (PoHA) di bawah Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM sejak tahun 2013 tergabung dalam organisasi ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapon), hingga kini IIS dan PoHA UGM menjadi pusat gerakan anti-senjata nuklir di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Akademisi dari UGM secara aktif mengkampanyekan bahaya penggunaan nuklir sebagai senjata pemusnah massal. Para akademisi tersebut mengimbangi pemikiran awam atas kepemilikan senjata nuklir, yakni dengan menggunakan argumen kemanusiaan. Selama ini, senjata nuklir selalu dilihat melalui dimensi keamanan dan politik, namun dimensi dampak pada lingkungan dan umat manusia masih dilupakan. Padahal, sifat-sifat senjata nuklir yang tidak diskriminatif dikhawatirkan akan menelan korban masyarakat sipil non-kombatan, seperti pada tragedi Hiroshima dan Nagasaki yang membunuh lebih banyak masyarakat sipil dari pada tentara bersenjata.

Senjata nuklir menjadi jenis senjata pemusnah massal yang belum diputuskan ilegal penggunaannya serta masih boleh dikembangkan. Di dunia, ada lima negara dengan kepemilikan resmi senjata nuklir, antara lain: Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Inggris Raya. Tetapi di samping itu, ada negara-negara yang didapati mengembangkan senjata nuklir meski tidak resmi, seperti: India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. Organisasi ICAN bersama IIS dan PoHA berkomitmen untuk mendorong lahirnya perjanjian internasional yang melarang senjata nuklir. Selain itu, ICAN, IIS, dan PoHA secara konsisten mengkampanyekan bahaya senjata nuklir untuk menciptakan norma baru dengan melancarkan stigma pada negara-negara pemilik senjata nuklir, pengembang dan pendukung kepemilikan senjata nuklir. Dengan norma universal tersebut diharapkan kesadaran masyarakat sipil di seluruh dunia atas bahaya senjata nuklir meningkat serta turut mentransformasi politik dalam negeri dan kaitannya dengan posisi negaranya atas senjata nuklir.

Sejarah rezim pelucutan senjata global begitu rumit dan panjang, namun titik terang perlahan menampakkan wujudnya. Ratusan negara dengan satu tujuan tergabung dalam konferensi-konferensi Dampak Humaniter dari Senjata Nuklir, setidaknya 159 negara ikut andil dalam negosiasi berbasis kemanusiaan dan 127 di antaranya mendukung penuh pelarangan dan pelucutan senjata nuklir. Setelah tiga konferensi sejak 2013 yang diadakan di Oslo, Nayarit, dan Wina, akhirnya PBB mengadopsi tuntutan negara-negara tersebut menjadi mandat negosiasi pelucutan senjata nuklir yang dikeluarkan oleh Majelis Umum—akan dilaksanakan pada dua periode: Maret dan Juni 2017 mendatang. Muhadi Sugiono, M.A. dan Yunizar Adiputera, M.A. dari IIS dan PoHA UGM telah secara aktif telah berjejaring dengan aktivis internasional dalam tiga tahun terakhir ini, keduanya akan pula hadir dalam negosiasi di PBB, New York, Maret nanti.

Dalam menunaikan tiga poin kampanye, advokasi, diplomasi, dan edukasi, pengkampanye dari UGM tidak hanya menjalankan negosiasi tingkat tinggi, namun juga menyasar level akar rumput, dari mahasiswa hingga masyarakat umum. Pada tingkat institusi pendidikan, pengkampanye dari UGM menjalani roadshow keliling kampus di kota-kota di seluruh Indonesia, sedangkan model kampanye lebih santai ditujukan untuk masyarakat umum, seperti kegiatan bersepeda bersama, tanda tangan petisi, dan kampanye lewat media sosial. Selain itu, IIS dan PoHA telah menjalin komunikasi dengan Departemen Teknik Nuklir UGM untuk bersama-sama melakukan kajian akademis terkait bahaya senjata nuklir.

Upaya mendorong pelucutan senjata nuklir bukanlah perkara mudah. Lima negara pemilik senjata nuklir resmi berstatus adikuasa, dan kerap mangkir dari tuntutan pengkampanye untuk menyerahkan kerangka waktu berisi target bebas senjata nuklir. Maka dari itu, pengkampanye dari Indonesia terus mendesak pemerintah untuk mendukung aksi dan agar aktif menyuarakan posisinya. Selain menjadi kelompok penekan, pengkampanye juga melengkapi wawasan perwakilan Indonesia dengan data dan rekomendasi untuk mempertegas argumen para diplomat. Dari kampanye tersebut diharapkan traktat pelarangan senjata nuklir lahir dan mendorong lahirnya norma universal yang akan menjatuhkan stigma internasional bagi negara dengan senjata nuklir. Norma ini adalah tekanan yang efektif lantaran tidak bisa dihambat oleh negara bersenjata nuklir, berbeda dengan bentuk negosiasi politik yang selama ini berlangsung lambat. (AN)