15 Juli 2019 By Publikasi IIS

Agenda Kunjungan Tim Riset IIS UGM ke Republik Demokratik Timor Leste : Bagian Pertama

Agenda Kunjungan Tim Riset IIS UGM ke Republik Demokratik Timor Leste : Bagian Pertama

Tim penelitian Institute of International Studies (IIS) Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (DIHI-UGM) yang didukung oleh Program Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM 2019 telah melaksanakan agenda penelitian lapangan ke Dili, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), yang berlangsung pada tanggal 7-12 Juli 2019.

Dalam riset yang bertajuk ‘Solving the Territorial Border Dispute between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste in Hau Meni- Ana and Manusasi, District of Kefamenanu, Regency of Nort East Timor, Province of East Nusa Tenggara through Compliance to the Agreement and Prevention of Issue Internationalization” tersebut, tim peneliti yang terdiri dari Dr. Siti Mutiah Setiawati, MA (dosen DIHI-UGM), Dra Ratnawati, SU (dosen Politik dan Pemerintahan UGM) dan Dra. Susi Daryanti, M.Sc (dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan) serta Muhammad Indrawan Jatmika, MA (asisten peneliti IIS) berkesempatan untuk melakukan audiensi dan observasi mendalam terhadap pemangku kebijakan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lain yang berhubungan dengan urusan perbatasan Indonesia dan RDTL.

Pada tanggal 8 Juli 2019, tim peneliti berkesempatan untuk melakukan audiensi dengan Duta Besar Indonesia untuk RDTL, Sahat Sitorus. Pada kesempatan tersebut, Duta Besar dan tim peneliti membahas mengenai proses pengambilan kebijakan terkait dengan isu- isu perbatasan yang muncul pasca kemerdekaan RDTL dari Republik Indonesia. Sahat Sitorus dalam kesempatan tersebut menyampaikan mengenai unsurveyed border yang diakibatkan oleh kendala geografis,  serta menghalangi komitmen kedua negara untuk mengadakan Joint Border Patrol sebagai bentuk antisipasi dari pelanggaran perbatasan. Kondisi daerah yang cenderung berbukit serta dipengaruhi oleh berbagai fenomena alam menjadi kendala utama dalam survey untuk menentukan perbatasan, dan berpotensi untuk mempersulit proses penyelesaian masalah perbatasan antara Indonesia – Timor Leste. Pengawasan wilayah perbatasan juga masih terhalang proses birokrasi yang berbelit di kedua negara. Perundingan terkait joint force border patrol untuk mengawasi wilayah perbatasan diperlambat oleh masalah institusi dan saling lempar tanggung jawab soal tanggung pengawasan perbatasan. Perbedaan institusi yang bertanggung jawab atas patroli perbatasan juga turut berpengaruh dan mempersulit proses perundingan tentang pengawasan perbatasan, dimana patroli Indonesia dijalankan oleh institusi tentara, sementara otoritas Timor Leste menyerahkan tanggung jawab tersebut pada polisi.

Selain problematika perbatasan, dalam audiensi tersebut juga dibahas tentang proses rekonsiliasi antara kedua negara, yang juga berkaitan dengan masalah perbatasan diantara masyarakat kedua negara. Di satu sisi, hubungan bilateral di tingkat pemerintah (Government to Government) berjalan dengan baik dalam penyelesaian masalah-masalah perbatasan, sementara di tingkat masyarakat (People to People), proses menjadi lebih sulit karena setiap individu maupun kelompok memiliki kepentingan masing- masing. Untuk itu negosiasi dan pendekatan yang menjunjung tinggi kearifan lokal selalu ditekankan untuk menghindari potensi konflik. Lebih lanjut lagi, Duta Besar menekankan bahwa penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah pusat harus ditingkatkan. Selain itu “neutral zone” juga diperlukan untuk mengurangi potensi konflik dalam penyelesaian masalah perbatasan Indonesia- Timor Leste.

Pada tanggal 9 Juli 2019, tim peneliti melanjutkan kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain sebagai salah satu PLBN tersibuk di perbatasan Indonesia – Nusa Tenggara Timur, serta PLBN Wini yang juga merupakan salah satu PLBN terbaru yang dibangun di perbataan antara Republik Indonesia dan Distrik Oecusse, Timor Leste. PLBN memiliki fungsi sebagai tempat menyelesaikan urusan imigrasi dan bea cukai, karantina, keamanan, dan fungsi- fungsi lain yang diperlukan sebelum memasuki wilayah Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, tim peneliti melakukan observasi lapangan terhadap operasional PLBN sekaligus mengadakan audiensi dan wawancara mendalam dengan kepala pengelola pos lintas batas, Tyolan Hutagalung. Dari kunjungan ini, tim peneliti melihat bahwa telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam pembangunan pos lintas batas negara. Pembangunan yang dilakukan untuk mempercantik PLBN merupakan salah satu perwujudan program nawacita yang dicanangkan oleh Presiden RI dimana perbatasan diposisikan sebagai “teras” sebuah negara sehingga harus terlihat cantik agar dapat menggambarkan negara tersebut secara garis besar.

Namun menurut pengelola pos lintas batas, pembangunan yang begitu pesat belum diiringi dengan optimalisasi fungsi pos lintas batas. Dapat dilihat bahwa masyarakat yang melintas di PLBN masih minim. Tercatat, PLBN Motaain sebagai PLBN tersibuk diantara PLBN lainnya yang tersebar di sepanjang perbatasan RI- RDTL misalnya setiap harinya baru dilintasi sekitar 150 orang dari target 400-500 pelintas setiap harinya. Di PLBN lain angka tersebut jauh lebih rendah. PLBN Wini maupun PLBN Motamasin yang  pembangunannya menghabiskan dana puluhan miliar rupiah, justru baru dilintasi sekitar 40-50 orang setiap harinya. Untuk meningkatkan jumlah pelintas sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar PLBN, pemerintah berusaha mempercepat pembangunan infrastruktur di sekitar PLBN seperti dengan pembangunan jalan dan perbaikan kualitas sinyal telekomunikasi. Selain itu saat ini juga sedang dibangun dan dikembangkan pasar rakyat yang berada di dalam kompleks PLBN untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar perbatasan dan menarik warga untuk menggunakan fasilitas PLBN yang sudah disediakan pemerintah. 


Penulis: Indrawan Jatmika & Raditya Bomantara
Penyunting: Denise Michelle