03 Maret 2019 By Publikasi IIS

CANGKIR TEH #1: Problematika dan Tantangan Hak Masyarakat Adat di Indonesia

CANGKIR TEH #1: Problematika dan Tantangan Hak Masyarakat Adat di Indonesia

Sebagai entitas, hak-hak Masyarakat Adat diatur tidak hanya dalam kapasitas sebagai masyarakat adat lokal dan warga negara, tetapi juga bagian dari komunitas masyarakat adat global. Namun, di Indonesia, kondisinya menjadi problematis karena, meski telah mengakui hak masyarakat adat di level internasional melalui penandatanganan dokumen UNDRIP, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur rekognisi dan pemenuhan hak masyarakat adat secara spesifik.

Untuk membahas permasalahan terkait, Jumat (1/3), Institute of International Studies menyelenggarakan kegiatan “Berbincang dan Berpikir tentang Hubungan Internasional” atau “CANGKIR TEH” pertama kalinya, dengan tajuk diskusi “Hak Masyarakat Adat dan Politik Kewargaan di Indoesia”. Kegiatan berlangsung di Ruang BA-502, FISIPOL UGM dengan menghadirkan Ayu Diasti Rahmawati, dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada sekaligus peneliti utama riset “Plural Citizenship and the Politics of Indigenous Rights in Indonesia” yang didukung oleh lembaga SHAPE-SEA.

Pada kegiatan ini, Ayu memaparkan problematisasi serta temuan sementara dari riset yang masih berlanjut ini. Penelitian berusaha meneliti kompleksitas di balik pemenuhan hak masyarakat adat di Indonesia dengan dua studi kasus utama, yakni masyarakat adat di Kalimantan Barat dan masyarakat adat di Pati.

“Rancangan Undang-Undang tentang hak masyarakat adat ini sekarang sudah ada tiga versi, tapi sampai sekarang masih mandek dan belum ada pengesahannya,” ujar Ayu.
Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kondisi “rights-talk” atas hak masyarakat adat. Siapa saja aktor yang bermain dan power yang dimiliki oleh masing-masing aktor di balik pewacanaan atas hak tersebut turut berpengaruh besar. Pasalnya, tidak setiap aktor memiliki kekuasaan yang sama dan hal ini menimbulkan suatu proses pertentangan wacana yang tidak setara, yang kemudian menyulitkan pengesahan dan rekognisi hak masyarakat adat di level negara.

Selain itu, politik kewargaan di Indonesia juga berkontribusi terhadap terkendalanya pemenuhan hak masyarakat adat, karena membership atau keanggotaan masyarakat saja masih sering dipertanyakan, bahkan tidak diakui oleh pemerintah. Tak hanya itu, berbagai perdebatan lain turut menambah kompleksitas perihal pemenuhan hak masyarakat adat, seperti debat pemakaian istilah indigenous dan adat; perdebatan mengenai apa yang harus terlebih dahulu direkogisi, subjek ataukah objek; dan berbagai polemik lain.

Namun, terlepas dari seluruh polemik yang terjadi, Ayu menyatakan bahwa perjuangan masyarakat adat ialah perjuangan kolektif. Perlu diingat bahwa masyarakat adat juga merupakan aktor yang berperan besar dalam upaya pelestarian lingkungan. Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan menyatakan bahwa masyarakat adat adalah salah satu aktor vital dalam upaya-upaya mendorong pembangunan berkelanjutan, sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya, masyarakat adat juga sedang berusaha menjaga bumi dari kerusakan.

“Mereka punya cara-cara tertentu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang sudah terbukti” tambah Ayu.
Untuk melakukan upaya-upaya tersebut, masyarakat adat butuh regulasi yang menjamin hak-haknya. Karenanya, sebagai masyarakat umum, menjadi penting untuk bersama-sama membantu masyarakat untuk memperoleh hak-haknya.


Penulis: Sonya Teresa
Penyunting
Angganararas Indriyosanti