20 Mei 2019 By Publikasi IIS

Beyond the Great Wall #3: Memperdalam Wawasan Mengenai Produk Kebijakan Cina

Beyond the Great Wall #3: Memperdalam Wawasan Mengenai Produk Kebijakan Cina

Seiring menguatnya peran Cina dalam konstelasi politik global, perdebatan atas produk-produk kebijakan yang dihasilkan negara tersebut selalu menarik untuk didiskusikan. Beberapa diantara kebijakan Cina yang cukup menyorot atensi internasional yakni One Child Policy, serta mega proyek terbaru yakni Belt and Road Initiatives (BRI).

Dalam mendiskusikan isu-isu kebijakan kontemporer Cina khususnya di sektor sosial dan ekonomi, Institute of International Studies (IIS) Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada menghadirkan kembali forum akademik Beyond the Great Wall (BTGW) yang mengambil tajuk “Kebijakan Sosial-Ekonomi Cina Kontemporer” (17/05). Edisi ketiga BTGW diisi oleh M. Indrawan Jatmika, peneliti IIS. Serta La Ode Muhamad Fathun, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta.

Indrawan membuka forum BTGW dengan memaparkan materi mengenai tantangan demografi Cina abad ke-21. Kendati Cina merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia – sekitar 1,4 miliyar penduduk, Indrawan menunjukkan data dimana laju pertumbuhan penduduknya justru berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Tingkat kelahiran anak yang hanya 1,18 anak per perempuan sangat jauh dari angka ideal yakni 2,1 anak/perempuan.

Dalam forum yang diadakan di Ruang Sidang Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut, ia berargumen bahwa terdapat dua faktor utama yang mendorong penyusutan populasi Cina, yakni: (i) implementasi one child policy atau kebijakan dimana setiap keluarga hanya diizinkan memiliki satu anak; (ii) pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga mendorong laju urbanisasi yang sangat tinggi. Kedua faktor tersebut saling berkelindan dan menciptakan kondisi dimana keluarga modern cenderung enggan memiliki anak karena kerasnya larangan pemerintah Cina untuk memiliki anak lebih dari satu per keluarga. Serta menganggap banyaknya anak justru menjadi beban ekonomi karena biaya pendidikan dan kepemilikan property yang meninggi di Cina dewasa kini.

Akibatnya, Cina mengalami apa yang dikenal sebagai ageing population – jumlah penduduk usia produktif yang lebih sedikit ketimbang penduduk usia lanjut. Ekonomi Cina yang sedang berkembang dapat terancam karena ketiadaan supply tenaga kerja yang memadai. Di sisi lain, banyaknya masyarakat Cina yang merupakan anak tunggal mendorong pada berbagai permasalahan sosial. Antara lain tingkat aborsi/pembunuhan anak perempuan yang tinggi karena anak laki-laki lebih diharapkan, fenomena male leftovers atau surplus populasi laki-laki hingga banyak yang tidak memiliki pasangan, serta masyarakat yang cenderung individualistis.

Dalam menghadapi permasalahan kependudukan tersebut, pemerintah Cina kemudian merevisi one child policy menjadi two child policy pada 2016 yang artinya setiap keluarga boleh memiliki hingga 2 anak. Sayangnya, keengganan untuk memiliki anak sudah terlanjur menjadi tren khususnya di kalangan keluarga muda.

Adapun Indrawan menambahkan bahwa pemerintah Cina kini mulai melirik teknologi robot berbasis kecerdasan buatan untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja di beberapa sektor industri seperti di Foxconn yang merupakan produsen komponen elektronik untuk produk-produk Apple,

Pemateri kedua, La Ode Muhamad Fathun memperbandingkan kebijakan mega proyek BRI Cina dengan kebijakan Poros Maritim Indonesia di era Joko Widodo. Fathun mengkomparasikan kedua kebijakan tersebut dilihat melalui aspek filosofis, metodologis, dan praktisnya.

Secara filosofis, Fathun menelusuri bahwa baik Poros Maritim maupun BRI berakar dari nilai-nilai tradisional masing-masing negara. Konsep Poros Maritim misalnya, sejatinya adalah pengulangan kebijakan berorientasi maritim yang selalu ada di setiap era kepresidenan. Adapun di era Presiden Joko Widodo, Poros Maritim meminjam prinsip-prinsip Trisakti ala Soekarno – kuat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara budaya – dan mengkontekstualisasikannya melalui diskursus seperti kedaulatan wilayah laut, ekonomi biru, dan identitas bangsa maritim. Sementara BRI menurut Fathun menunjukkan transformasi makna “tian” (surgawi) dalam tradisi Konfusianisme dan Taoisme menjadi menjadi “the Chinese Dream” dengan laut dan perdagangan dianggap sebagai instrumen yang mendorong terwujudnya impian tersebut.

Dengan demikian, secara metodologis dapat dikatakan BRI bersifat ekspansif. Hal ini menurut Fathun tercermin dari bagaimana logika BRI bekerja, mengamankan dan mengkonstruksikan jalur perdagangan laut dan darat dengan Cina sebagai destinasi akhir sehingga Cina menjadi pusat arus perputaran ekonomi global. BRI tidak hanya ditujukan untuk menjaga keberlangsungan Cina dengan memastikan pasokan energi dan pangan berjalan lancar, tetapi juga menguatkan posisi Cina dalam percaturan politik internasional.

Hal tersebut berbeda dengan kebijakan Poros Maritim yang cenderung bersifat kooperatif. Baik Cina maupun Indonesia menyadari bahwa dibalik potensi ekonominya yang besar, pengelolaan kelautan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pendapatan Indonesia sayangnya tidak sebesar Cina sehingga bergantung pada kerja sama dengan negara lain untuk pengelolaan lautnya, khususnya dengan Cina. Fathun menyorot nilai proyek kerja sama Indonesia-Cina di bidang maritim yang di tahun 2017 mencapai 206 Triliun Rupiah, dan kedua negara sendiri telah memiliki 24 perjanjian bilateral berkenaan dengan pengelolaan laut. Tidak mengherankan apabila kemudian Indonesia cenderung menahan suaranya dalam forum-forum internasional apabila menyangkut persoalan sensitif dalam negeri Cina seperti Xinjiang.

Adapun dalam praktiknya, BRI maupun Poros Maritim memiliki tantangannya masing-masing. Tantangan yang dihadapi Cina umumnya merupakan pertentangan dari negara-negara sekitar Cina seperti Jepang, Filipina, Vietnam, India, hingga Amerika Serikat atas dijalankannya proyek BRI yang dianggap mengancam geopolitik kawasan Samudra Pasifik dan Hindia. Sementara tantangan yang dihadapi Indonesia cenderung merupakan tantangan internal seperti kondisi hubungan antar-lembaga yang masih diwarnai ego-sektoral, besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan laut, hingga ancaman keamanan non-tradisional seperti penangkapan ikan illegal.


Penulis: Alifiandi Rahman Yusuf
Penyunting: Angganararas Indriyosanti