24 Juli 2019 By Publikasi IIS

Agenda Kunjungan Tim Riset IIS UGM ke Republik Demokratik Timor Leste: Bagian Kedua

Agenda Kunjungan Tim Riset IIS UGM ke Republik Demokratik Timor Leste: Bagian Kedua

Setelah sebelumnya menjalani kegiatan wawancara dengan otoritas setempat terkait isu pertbatasan Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), tim penelitian Insittute of International Studies (IIS), Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (DIHI-UGM) melaksanakan agenda riset selanjutnya yang berfokus pada pengambilan data kualitatif di level masyarakat akar rumput.

Tim penelitian berjudul ‘Solving the Territorial Border Dispute between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste in Hau Meni- Ana and Manusasi, District of Kefamenanu, Regency of Nort East Timor, Province of East Nusa Tenggara through Compliance to the Agreement and Prevention of Issue Internationalization’ yang terdiri atas Dr. Siti Mutiah Setiawati, MA (dosen DIHI-UGM), Dra Ratnawati, SU (dosen Politik dan Pemerintahan UGM), Drs. Susi Daryanti, M.Sc (dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM) serta Muhammad Indrawan Jatmika, MA (peneliti IIS) melanjutkan agenda  peninjauan kondisi rill perbatasan kedua negara  di Desa Manusasi dan Haumeni Ana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi tersebut berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse di wilayah Timor Leste.

Dalam kesempatan ini , tim peneliti melakukan audiensi dengan masyarakat setempat, aparatur pemerintah, serta pihak TNI- POLRI sebagai penjaga perbatasan. Pihak masyarakat dan aparatur setempat dalam audiensi tersebut menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan zonasi daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, namun pada praktiknya kesepakatan tersebut belum dapat diimplementasikan dengan baik karena faktor konflik kepentingan diantara masing-masing pihak masyarakat. Untuk menyelesaikan berbagai sengketa perbatasan, masyarakat selama ini selalu menjunjung tinggi nilai- nilai persaudaraan dan adat istiadat setempat sehingga potensi konflik dapat diminimalisir.

Proses resolusi konflik perbatasan ini juga terbantu dengan adanya ikatan kekeluargaan dan kekerabatan diantara masyarakat perbatasan dengan masyarakat Timor Leste, sehingga nilai- nilai persaudaraan masih dijunjung tinggi. Meskipun begitu, masyarakat juga menuntut  ketegasan pemerintah pusat untuk segera menentukan batas- batas negara yang konkret dan telah disepakati secara government to government dengan Timor Leste, sehingga masyarakat Indonesia yang bersengketa memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat.

Di Desa Haumeni – Ana, tim peneliti IIS menemukan suatu problematika khusus, yaitu unsurveyed border atau wilayah perbatasan dimana belum pernah dilakukan survei oleh pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan konflik perbatasan diantara masyarakat. Selain faktor geografis yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, kurangnya pendekatan dengan masyarakat juga turut mempersulit eksekusi survei wilayah perbatasan di sekitar Desa Haumeni – Ana. Kombinasi diantara dua faktor inilah yang menyebabkan hingga saat ini belum ada survei perbatasan yang dilakukan di wilayah tersebut. Masyarakat juga menekankan bahwa para petugas survei belum dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam konflik sengketa perbatasan, dan malah cenderung menguntungkan pihak Timor Leste. Disharmonisasi pendapat antar kedua belah pihak menyebabkan terjadinya beberapa kali kasus penolakan dari masyarakat setempat dalam usaha survei wilayah perbatasan yang coba dilakukan oleh pihak- pihak terkait.


Penulis : Indrawan Jatmika & Raditya Bomantara
Penyunting : Alifiandi Rahman Yusuf & Wilibrordus Bintang Hartono