08 Desember 2017 By Publikasi IIS

Parlemen Menjadi Tantangan dalam Kampanye Pelarangan Senjata Nuklir

Dilansir dari Tribun Jogja pada tanggal 6 Desember 2017

Ahmad Syarifudin

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Parlemen yang di negara Indoensia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi tantangan terbesar dalam kampanye pelarangan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Muhadi Sugiono dan Yunizar Adiputera, dua Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mendapat undangan untuk menghadiri penyerahan nobel perdamaian 2017 di Norwegia, Rabu (06/12/2017). Muhadi Sugiono dan Yunizar Adiputera diundang ke Oslo, Norwegia berkat kerja kerasnya di Institute of International Studies selaku rekan resmi International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) mengkampanyekan pemusnahan senjata nuklir.

Menurut Muhadi, kendala terberat yang dihadapi pihaknya dalam upaya kampanye pelarangan senjata nuklir didalam negeri terganjal di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kendala tersebut, dijelaskan Muhadi dalam soal pembahasan ratifikasi traktat pelarangan senjata nuklir di gedung senayan.

“ICAN tahun ini mengegolkan Traktat pelarangan senjata nuklir. Traktat ini belum memiliki kekuatan hukum, ia baru bisa memiliki kekuatan hukum jika mendapat ratifikasi dari minimal 50 negara,” ujar Muhadi di ruang sidang Departemen Hubungan International UGM, Rabu siang.

Indonesia sebagai negara besar yang memiliki pandangan politik non block sejauh ini belum meretifikasi traktat karena terkendala di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, menurut Muhadi, peran Indonesia sebagai negara pecinta perdamaian dunia dan cukup berpengaruh dikawasan Asia Tenggara, suaranya sangat ditunggu dan dibutuhkan. Dengan lahirnya traktat dan diharapkan bisa memiliki kekuatan hukum International nantinya dapat menjadi alat perjuangan untuk menggugurkan senjata nuklir diseluruh dunia.

Di dunia sebenarnya ada lima senjata pemusnah massal, empat diantaranya secara hukum International sudah dilarang karena sifat desdruktifnya yang luar biasa.

“Saat ini tinggal nuklir yang masih legal, padahal nuklir juga senjata yang memiliki ancaman besar bagi kemanusiaan,” ujar Muhadi.

Dampak yang ditimbulkan dari senjata nuklir, menurut Muhadi sangat berpotensi merusak tatanan keberlangsungan hidup manusia di bumi. Oleh sebab itu, dengan adanya traktat pelarangan senjata nuklir diharapkan nanti hukum International juga akan melarang penggunaan senjata nuklir. Sehingga akan membentuk opini publik dunia terkait beberapa negara yang patuh dan tidak patuh pada kemanusiaan.

Sejauh ini, masih menurut Muhadi, krisis yang terjadi di semananjung korea Utara selalu melabelkan korea Utara sebagai sumber dari permasalahan, karena mengembangkan senjata berdaya ledak nuklir.

“Padahal negara yang menyimpulkan korea Utara sebagai sumber masalah juga memilki senjata nuklir,” papar dia.

Dengan adanya Traktat pelarangan senjata nuklir, maka diharapkan ditahun 2018 mendatang akan menciptakan satu persepsi publik yang akan menciptakan siapapun negara pemilik nuklir sebagai negara pemilik senjata kriminal.

“Senjata nuklir yang selama ini diagungkan, akan berbalik menjadi senjata kriminal,” ungkapnya.

Senada apa yang disampaikan Muhadi, Yunizar Adiputera berharap Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyatnya bisa secepatnya meratifikasi dengan cepat traktat pelarangan senjata nuklir. Undang-Undang yang dimiliki Indoensia, menurut Yunizar sudah sangat jelas untuk turut serta menjaga perdamaian dunia, sehingga seharusnya ratifikasi traktat ini bukan sesuatu yang sulit.

“Ratifikasi traktat ini sebenarnya bukan sesuatu yang komplek karena Posisi Indonesia jelas. Ini soal kemauan atau tidak,” ungkap Yunizar.

Hanya saja, dijelaskan Yunizar, untuk menginisiasi isu persoalan pelarangan nuklir ini di DPR menjadi isu yang kesekian dan dianggap “kurang” mendesak untuk dibahas. Dikatakan Yunizar, ratifikasi traktat pelarangan senjata nuklir di negara kawasan Asia Tenggara justru datang lebih awal dari negara gajah putih.

“Negara yang sudah meratifikasi traktat Pelarangan Senjata nuklir justru Thailand. Ia negara paling cepat meratifikasi,” ungkap Yunizar.

Sebelumnya, Muhadi Sugiono dan Yunizar Adiputera, Keduanya merupakan dosen UGM yang diundang menghadiri penyerahan nobel perdamaian di Norwegia pada 10 Desember 2017. Mereka menganggap kampanye pemusnahan senjata nuklir tak begitu banyak diharapkan dari persatuan Bangsa bangsa (PBB), melainkan harus datang dari koalisi masyarakat sipil, satu diantaranya yakni International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

ICAN adalah koalisi kampanye global yang terdiri dari gabungan masyarakat sipil dan organisasi non-negara lebih dari 400 organisasi yang ada di 100 negara dunia. ICAN senantiasa memobilisasi masyarakat diseluruh dunia untuk dapat menginspirasi, mempersuasi dan menekan pemerintah masing-masing agar mendukung upaya pelarangan senjata nuklir.

Karena kampanye larangan senjata nuklir demi kemanusian itu, ICAN pada 6 Oktober 2017 dianugerahi penghargaan nobel perdamaian 2017. Nobel perdamaian ini diraih oleh ICAN atas upaya menarik perhatian khalayak global pada konsekuensi kemanusiaan yang diakibatkan oleh senjata nuklir. Penghargaan nobel perdamaian untuk ICAN akan diterima oleh Direktur ICAN, Beartice Fihn didampingi oleh Setsuko Thurow, salah satu korban selamat bom atom Hiroshima. Anugerah Nobel disampaikan oleh ketua panitia Nobel Norwegia 2017, Berit Reiss-Andersen dan disaksikan langsung oleh raja Norwegia Harald V.

“Penghargaan hadiah nobel ini, adalah sebuah pengakuan atas prestasi luar biasa yang selama 72 tahun tidak pernah dicapai oleh masyarakat International,” ungkap Muhadi, perwakilan Indonesia yang turut serta diundang menghadiri penghargaan nobel perdamaian 2017 di Norwegia.


Tautan:  

http://jogja.tribunnews.com/2017/12/06/parlemen-menjadi-tantangan-dalam-kampanye-pelarangan-senjata-nuklir?page=all