28 April 2016 By @dm1n

10 Tuntutan Komunitas Akademik Fisipol UGM

10 Tuntutan Komunitas Akademik Fisipol UGM
10 Tuntutan Komunitas Akademik Fisipol UGM
5 Tuntutan Untuk Pemerintah Jokowi
  1. Pemerintah Jokowi harus bertindak cepat, tepat, terintegrasi, menyeluruh, dan tuntas dalam merehabilitasi para korban asap di Indonesia.
  2. Pemerintah Jokowi harus menjamin penindakan hukum tegas dan transparan terhadap para pelaku kejahatan lingkungan dan kemanusiaan, terutama korporasi-korporasi yang terlibat dalam pembakaran hutan.
  3. Pemerintah Jokowi harus segera melakukan amandemen terhadap regulasi yang masih memungkinkan tindak kejahatan lingkungan berupa pembakaran dan pemusnahan keanekaragaman hayati di hutan Indonesia.
  4. Pemerintah Jokowi harus mengimplementasikan dengan tegas moratorium pemberian ijin untuk perluasan perkebunan sawit yang berpotensi memerosotkan kualitas dan daya dukung ekosistem hutan dan lingkungan bagi generasi Indonesia mendatang.
  5. Pemerintah Jokowi harus melakukan peninjauan kembali berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan yang masih saling tumpang tindih.
5 Tuntutan Untuk Para Anggota DPR RI
  1. DPR RI harus menjamin, melindungi dan mendukung pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan untuk tanggap cepat melindungi keselamatan warga yang terkena dampak asap.
  2. DPR RI harus membangkitkan kembali semangat revolusioner Indonesia bahwa prinsip pembangunan di Indonesia adalah pembangunan yang menempatkan kesejahteraan warga negara dan pelestarian lingkungn sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
  3. DPR RI harus merevisi kembali Undang-undang yang selama ini belum menunjukkan komitmen yang kuat baik secara substansi maupun implementasinya, terhadap nilai pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.
  4. DPR RI harus mendorong adanya penindakan yang tegas dan akuntabel terhadap aktor-aktor yang bertanggung jawab atas pembakaran lahan dan memperketat regulasi pasar dalam proses produksi komoditas yang mengandalkan bahan baku minyak sawit.
  5. DPR RI harus mengantisipasi terjadinya tumpang tindih regulasi antara pusat dengan daerah dan antar kementerian dalam rangka menjamin sinergitas pengelolaan lingkungan dan pembangunan.
Kami komunitas akademik bersama rekan-rekan masyarakat sipil mengajak seluruh warga negara untuk membangun kesadaran baru bahwa bencana asap merupakan ciptaan manusia dan kami menolak diam!