31 Juli 2018 By Publikasi IIS

Outline of the U.S. Economy

Penulis: George Clack
Penerbit: U.S. Department of State
Cetakan: 1 (2013)
Tebal: 152 halaman
Peninjau: Kevin Jatmiko dan Azza Bimantara

Memasuki abad ke-21, Amerika Serikat (AS) muncul sebagai salah satu kekuatan ekonomi global. Apabila ditelusuri kembali, rekam jejak ekonomi AS sejak tahun 1990-an menunjukkan bahwa negara ini telah mencapai kestabilan ekonomi dengan angka pengangguran yang rendah, surplus perdagangan serta dalam hal kestabilan saham. Pada tahun 1998, produk domestik bruto (PDB) sektor barang dan jasa AS mencapai lebih dari 8,5 triliun dolar Amerika. Hal ini berkaitan dengan total penduduk AS yang secara ekonomi memiliki tanggung jawab sekitar 25% dari produk ekonomi dunia.

Secara umum, garis besar sistem ekonomi AS berpegang pada prinsip-prinsip liberalisme yang berkomitmen pada kapitalisme, kebebasan individu, mekanisme pasar bebas, pluralisme politik, serta perlawanan terhadap sentralisasi pemerintah. Lebih lanjut, ekonomi AS yang liberal dan kapitalistik dimainkan oleh dua faktor penting, yakni, sumber daya alam dan tenaga kerja. Perekonomian AS didukung oleh melimpahnya sumber daya alam berupa sumber mineral, tanah yang subur, dan garis pantai yang cukup panjang di kawasan Samudera Atlantik dan Pasifik. Sedangkan, tenaga kerja berperan untuk mengolah sumber daya tersebut menjadi barang. AS memiliki tiga perhatian khusus dalam hal tenaga kerja terutama ketersediaan, produktivitas dan kualitas.

Namun, sistem ekonomi AS sendiri dalam kenyataannya menggunakan ekonomi campuran di mana golongan bisnis dan pemerintah memainkan peran penting. Pemerintah berperan dalam, (1) stabilisasi dan pertumbuhan; (2) regulasi dan kontrol; (3) pelayanan langsung (direct services); dan (4) bantuan langsung (direct assistance). Pemerintah mengatur seluruh aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan pertumbuhan, produktivitas tenaga kerja, dan stabilitas harga. Dalam hal regulasi dan kontrol, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mengatur harga sehingga monopoli bisa terhindarkan dan memperpanjang kendali ekonomi untuk seluruh jenis industri. Selain itu, pemerintah AS juga mengeluarkan anti-trust law untuk memperkuat daya pasar. Peran pelayanan langsung juga dilakukan dalam bentuk tanggung jawab pemerintah federal atas pertahanan nasional dan ekonomi lokal regional. Di sisi lain, negara bertanggung jawab atas konstruksi serta kontrol ekonomi. Dalam menjalankan peran yang terakhir, pemerintah menyediakan bantuan bisnis serta bantuan individu dalam berbagai bentuk. Pemerintah juga ikut menyokong individu yang belum memiliki kapasitas yang cukup dalam membangun usaha. Praktik dan kebijakan ekonomi inilah yang kemudian berpengaruh bagi karakter perekonomian AS yang pragmatis dan fleksibel.

Mengenai kebijakan perdagangan luar negeri dan ekonomi global, AS mengalami perubahan drastis dalam dua abad. Awalnya, ekonomi AS lebih memusatkan pada pembangunan ekonomi domestik dari pada menyelenggarakan perekonomian terbuka. atau proteksionisme. Menteri Keuangan AS pertama, Alexander Hamilton, menerapkan kebijakan tarif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi domestik AS di akhir abad ke-18. Langkah tersebut mengawali berbagai kebijakan proteksionis selanjutnya.

Kecenderungan tersebut berubah ketika masa Great Depression dan Perang Dunia II terjadi. AS mulai mengurangi batasan-batasan perdagangan dan menggerakkan sistem ekonomi dunia, salah satunya dengan keterlibatannya dalam GATT. Hal tersebut menandai sistem perdagangan AS kontemporer yang terbuka dan menjamin keberadaan sistem non-diskriminasi terhadap akses pasar ke seluruh negara. Kedua hal tersebut dapat dicapai dengan perjanjian bilateral maupun multilateral untuk mengurangi batasan ekonomi berupa tarif. Pada akhirnya, AS juga menekankan prinsip deregulasi industri, transparansi dan konsistensi dalam ekonomi internasional.

Penulis melihat kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh AS pada abad ke-19 sebagai bentuk perlindungan akibat adanya peralihan ekonomi agraria ke industri. Kebijakan tersebut berusaha menggenjot ekonomi domestik ke arah ‘kematangan’ ekonomi. Jika dilihat lebih seksama, pola kebijakan seperti ini sama seperti yang diimplementasikan di Asia Timur pada periode 1960 hingga1970-an. Negara-negara Asia Timur meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan pasar domestik dan pemberian insentif, reformasi agraria dan sebagainya.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa negara-negara yang secara ekonomi maju, pasti pernah mengalami penerapan kebijakan proteksionisme. Kebijakan proteksionisme yang kini kembali diterapkan di bawah Presiden Donald Trump, bukan saja  bertujuan menutupi defisit perdagangan tetapi juga untuk memprotes rezim perdagangan yang tidak fair. Pada akhirnya, sejarah kembali terulang meski dengan kondisi dan motif yang berbeda.