05 April 2018 By Publikasi IIS

“Why We Protest?” Gelaran FISIPOL UGM Melawan Kekerasan Seksual

“Why We Protest?” Gelaran FISIPOL UGM Melawan Kekerasan Seksual

Menyusul kesuksesan Women’s March di Yogyakarta pada 10 Maret 2018 lalu, tiga pusat kajian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM), Youth Studies Centre (YouSure), Center for Digital Society (CfDS), dan Institute of International Studies (IIS) bekerja sama mengadakan rangkaian acara bertajuk Why We Protest? pada 28 – 29 Maret 2018 yang dilangsungkan di Selasar Barat FISIPOL. Kegiatan ini juga turut terselenggara atas bantuan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai departemen di FISIPOL UGM yang sebelumnya juga berpartisipasi dalam kegiatan Women’s March yang berlangsung di sepanjang Jalan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Dalam penyelenggaraan Why We Protest?, civitas akademika FISIPOL UGM fokus menyoroti isu kekerasan seksual di kampus. Pembahasan mengenai isu tersebut dilakukan dalam tiga rangkaian kegiatan. Pertama, pameran foto acara Women’s March dan pameran poster yang dibawa mahasiswa FISIPOL saat Women’s March. Poster-poster yang dipamerkan menyuarakan keresahan mahasiswa terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan akademis. Kedua, pemutaran film The Hunting Ground, sebuah film dokumenter yang menggambarkan wawancara dengan para penyintas kekerasan seksual di berbagai universitas di Amerika Serikat. Ketiga, sekaligus sebagai penutup, adalah talkshow Bincang Muda yang diselenggarakan YouSure. Talkshow tersebut turut mengundang Dr. Poppy S. Winanti (Wakil Dekan FISIPOL UGM dan Dosen Ilmu Hubungan Internasional) dan Priscilla Mariana (Koordinator Women’s March Yogyakarta).

Kekerasan Seksual di Kampus: Sebuah Isu Laten

Rifka Annisa, pusat penanganan krisis dan lembaga non-profit yang membidangi isu kekerasan seksual, menyatakan bahwa dalam satu bulan mereka menerima 11 surat elektronik aduan kekerasan seksual di kampus. Tujuh aduan merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa. Sayangnya, pengungkapan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi kerap menemui berbagai hambatan, mulai kerumitan birokrasi hingga tekanan sosial. Tidak mengherankan jika kemudian hanya 214 kasus kekerasan seksual di lingkungan akademis yang terlapor dalam kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2015, diperkirakan ada jauh lebih banyak kasus yang belum terlapor.

Keresahan tersebut kemudian dituangkan dalam poster-poster yang menuntut adanya keadilan bagi korban kekerasan seksual sebagai salah satu dari tujuh tuntutan di aksi Women’s March Yogyakarta. Selain poster-poster yang secara gamblang memprotes rumitnya penanganan kasus kekerasan seksual di kampus, terdapat pula poster-poster yang mencatut ungkapan-ungkapan melecehkan dari beberapa oknum dosen di FISIPOL UGM baik terhadap mahasiswa maupun koleganya. Tak ayal selama pameran, poster-poster tersebut yang kemudian menarik banyak perhatian penonton, bahkan mendorong beberapa pihak untuk berani mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya semasa di lingkungan kampus. Tagar #GaBohong, #TimesUp, #SpeakUp yang digaungkan di media sosial semenjak publikasi hingga berlangsungnya acara dipilih agar publik dapat menyadari bahwa kasus-kasus kekerasan seksual di kampus merupakan hal yang nyata terjadi dan kini adalah waktu yang tepat untuk tidak lagi berdiam diri dan berani untuk mengungkapkan dan melawannya.


Lihat selengkapnya foto-foto dari rangkaian acara “Why We Protest?” di sini.


Keresahan serupa juga diutarakan Dr. Poppy S. Winanti atau yang akrab disapa Mbak Poppy. Ia mengaku merasa risih sekaligus marah melihat tampilan poster-poster yang terpampang. Mbak Poppy mengakui bahwa penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di kampus masih terkendala birokrasi dan pola pikir beberapa dosen yang masih menganggap remeh permasalahan ini. Hal senada diungkapkan salah seorang peserta talkshow yang sekaligus merupakan civitas akademik UGM yang pernah dilecehkan di tahun 2002. Meski telah lewat 16 tahun, baginya peristiwa tersebut masih membekas dan menciptakan trauma. “Persoalan kekerasan seksual tidak semata-mata disebabkan ketidakmampuan menahan dorongan seksual”, kata penyintas tersebut, “tetapi juga karena pelaku merasa mereka lebih berkuasa terhadap korban.”, imbuhnya. Dengan demikian, merefleksikan kembali relasi kuasa antar civitas akademika di lingkungan akademik menjadi sesuatu yang penting dilakukan.

Pentingnya Membangun Kerjasama yang Menumbuhkan Kesadaran

Film The Hunting Ground menceritakan perjuangan sekelompok mahasiswa penyintas kekerasan seksual dari berbagai universitas di Amerika Serikat yang berusaha mengangkat isu tersebut ke hadapan publik. Kelompok mahasiswa tersebut memaparkan bukti-bukti bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan akademis terjadi di hampir seluruh universitas di Amerika Serikat. Rendahnya kesadaran publik terhadap isu tersebut merupakan salah faktor yang menjadikannya laten. Melalui aksi kolektif seperti Women’s March ini, Priscilla berharap perempuan dapat menyuarakan protes atas berbagai kekerasan berbasis gender di masyarakat. Kedepannya, ia menambahkan bahwa jejaring yang terbangun melalui Women’s March akan dikokohkan sebagai komunitas yang memfokuskan diri di isu gender.

Pentingnya membangun kesadaran terus-menerus mengenai kekerasan seksual khususnya di wilayah kampus juga ditekankan kembali oleh Mbak Poppy. Tagar #GaBohong, #TimesUp, dan #SpeakUp menurutnya menjadi sangat relevan dalam kegiatan ini karena selain membukakan mata publik mengenai kekerasan seksual yang terjadi di kampus, secara paralel juga mendorong para penyintas untuk berani mengungkapkan dan melawan pelecehan yang menimpanya.

Baik di tingkat fakultas maupun universitas, UGM sejatinya telah memiliki mekanisme penanganan kekerasan seksual. Di masa kepemimpinan rektor Prof. Dwikorita, UGM telah mengeluarkan Keputusan Rektor UGM Nomor 246/P/SK/HT 2004 yang mengatur kode etik dosen. Departemen Ilmu Hubungan Internasional sendiri telah mengeluarkan Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di tahun 2016. Sayangnya, belum banyak peserta yang mengetahui adanya peraturan dan pedoman tersebut. Hal ini kemudian direspons oleh salah satu peserta dari Research Centre for Politics and Government (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan UGM dengan saran memanfaatkan kanal media sosial milik FISIPOL UGM untuk mulai meningkatkan kesadaran publik, seperti secara rutin membahas apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual dsb.

Di sesi akhir, Mbak Poppy mengungkapkan, “Zero Tolerance to Sexual Harassment menjadi pekerjaan rumah tangga FISIPOL yang akan terus diperjuangkan. Namun, butuh waktu dan dukungan yang terus menerus. Apa yang kita hadapi butuh kerja sama dari berbagai pihak, bukan satu dan dua orang.”  Ayu Diasti Rahmawati, MA selaku Manager IIS UGM menambahkan, “Semoga berbagai pihak juga mulai memikirkan langkah konkret, baik aturan maupun mekanisme, yang memungkinkan kampus bebas dari kekerasan seksual dalam bentuk apapun oleh siapapun. Kita semua harus menunjukkan sikap keras dan tidak mentolerir kekerasan seksual yang terjadi, terutama di wilayah kampus.”


Penulis: Alifiandi Rahman Yusuf
Penyunting: Imas Indra Hapsari