14 Agustus 2017 By Publikasi IIS

The Hunting Ground: Penanganan Kekerasan Seksual Tanggung Jawab Bersama

The Hunting Ground: Penanganan Kekerasan Seksual Tanggung Jawab Bersama

Senin (14/8) pukul 13.00 hingga 15.00 WIB, Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM berkolaborasi dengan IIS dan HI Cine menyelenggarakan pemutaran film The Hunting Ground (2015) di Ruang BA501 FISIPOL UGM. Agenda ini adalah upaya DIHI UGM mengkampanyekan pentingnya kesadaran kolektif atas peristiwa kekerasan seksual dan bagaimana penanganannya. Pemutaran khusus ditujukan untuk menyambut datangnya mahasiswa baru, dengan mewajibkan kehadiran seluruh mahasiswa angkatan 2017. Lepas film usai, agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh dua staf pengajar departemen, Titik Firawati, M.A. dan Muhammad Rum, IMAS.

The Hunting Ground (2015) adalah film dokumenter yang mengungkap kekerasan seksual di kampus-kampus kolese di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Dalam film tersebut, diceritakan bahwa institusi pendidikan kerap kali menutupi kejadian kekerasan seksual atau melakukan penanganan yang merugikan sang penyintas. Dokumenter tersebut menampilkan pula bagaimana para penyintas mampu bangkit dan berkolaborasi untuk melakukan upaya pendampingan dan advokasi kebijakan terkait penyelesaian kasus kekerasan seksual. Selain menguarkan semangat bagi penyintas dan pendamping untuk senantiasa menuntut keadilan, film ini juga mengungkap narasi yang redup dari para penyintas yang kesulitan menjalani hidupnya kembali pascatrauma. Ditunjukkan bahwa kejahatan seksual meninggalkan dampak sangat besar pada kehidupan penyintas, tak jarang mereka jatuh depresi, merasa tidak aman, mengisolasi diri, rasa percaya diri menurun, panic-attack, bunuh diri.

Usai menonton film, Titik Firawati, M.A. yang akrab disapa Mbak Titik, melempar pertanyaan, “siapakah pelaku kekerasan seksual yang diangkat dalam film tersebut?” Pelecehan di lingkungan pendidikan biasanya dilakukan oleh kalangan yang dekat dengan penyintas, seperti teman sebaya, staf dalam universitas, hingga staf pengajar atau dosen yang statusnya dianggap terhormat. Mbak Titik menegaskan bahwa laku pelecehan seksual bukanlah sesuatu yang spontan. Peristiwa tersebut memerlukan perencanaan dengan mempertimbangkan level kerentanan untuk memastikan target tinggal bungkam atas kekerasan yang dialaminya. Sehingga, insiden ini pantas digolongkan sebagai tindak kejahatan dan patut diadili di mata hukum. Bahkan pihak yang mengetahui adanya kejahatan seksual namun tidak melaporkannya dapat dipidana sebagai kolaborator.

Di Amerika Serikat, perhatian pada isu kekerasan seksual di lingkungan kampus telah menjangkau level nasional, rangkaian kebijakan penindakannya pun telah dirumuskan. Meski kebijakan terkait penanganan tindak kekerasan seksual di Indonesia masih banyak yang perlu dibenahi, DIHI UGM berkomitmen untuk mengupayakan mekanisme penanganan terbaik mulai dari dalam institusi. Disediakan Mekanisme Penanganan Keluhan (MPK) yang bisa dimanfaatkan bagi seluruh warga DIHI UGM, termasuk menerima aduan terkait tindak kekerasan seksual. “Misi kita adalah kampus yang aman bagi mahasiswa, dosen, dan civitas akademika lain. Bencana berawal dari ketidakpedulian kita, oleh karena itu kita semua diharapkan lebih sensitif fan tahu bagaimana penanganan dan konsekuensi isu ini di masa depan,” jelas Muhammad Rum, IMAS.

Mekanisme yang disediakan DIHI UGM dapat diakses secara daring maupun non-daring. Dalam prosedur daring, keluhan bisa disampaikan melalui tautan berikut bit.ly/mpkdihi. Sedangkan, untuk prosedur non-daring, pelapor dapat mengunduh formulir dan menyampaikannya secara personal pada jajaran Pengurus Departemen. MPK memiliki prinsip utama untuk menghargai privasi pelapor, sehingga departemen mendorong seluruh civitas akademika agar tidak segan menggunakan fasilitas yang telah disediakan ini. [AN]