04 Mei 2018 By Publikasi IIS

[RILIS PERS] KTT Antar-Korea: Upaya Membangun Perdamaian dan Denuklirisasi Semenanjung Korea

[RILIS PERS] KTT Antar-Korea: Upaya Membangun Perdamaian dan Denuklirisasi Semenanjung Korea

Jum’at (27/4), Presiden Korea Selatan Moon Jae-In dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un melangsungkan pertemuan di Balai Perdamaian Antar-Korea, Panmunjeom. Keduanya menyepakati Deklarasi Panmunjeom yang berisi dua poin penting: (1) komitmen untuk mengakhiri Perang Korea pada akhir tahun ini dan (2) komitmen untuk mengupayakan proses unifikasi Korea. Sebagai bagian utama dari proses ini, Kim Jong-Un menyatakan bahwa Korut siap untuk menutup program pengembangan senjata nuklir mereka. Pertemuan ini memberi momentum penting bagi upaya perdamaian di Semenanjung Korea. Untuk pertama kalinya, Kim Jong-Un menghadiri dialog antar-Korea dan menginjakkan kaki di zona demiliterisasi. Apalagi, sepanjang tahun lalu ia melakukan beberapa uji coba nuklir dan rudal balistik yang meningkatkan tensi konflik di kawasan.

Terlepas dari gesture positif yang ditunjukkan oleh kedua Korea, upaya perdamaian dan denuklirisasi perlu dilihat secara hati-hati. Nur Rachmat Yuliantoro, Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (DIHI-UGM) dalam konferensi pers yang diselengarakan Institute of International Studies (IIS) DIHI-UGM beranggapan bahwa reunifikasi dan perdamaian di Semenanjung Korea masih jauh dari harapan. “Kim Jong-un bisa saja kembali kepada tabiatnya yang provokatif”, ungkapnya. Dalam konteks politik internasional, sikap kehati-hatian tersebut diperlukan sebab kesalahan langkah satu aktor dapat berdampak berbahaya.

Senada dengan hal tersebut, Yunizar Adiputera, pengajar DIHI-UGM, juga memperingatkan untuk bersikap kritis atas janji denuklirisasi Korea Utara, mengingat pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Antar-Korea sebelumnya pada 2000 dan 2007, janji serupa juga diserukan oleh Kim Jong-Il tetapi pada akhirnya Korut tetap mengaktifkan kembali program senjata nuklir mereka. Terlebih, dari 3 poin utama deklarasi pertemuan antar Korea tersebut, pembahasan nuklir hanya terdapat di poin 3.4 yang menggarisbawahi kerjasama masyarakat internasional untuk denuklirisasi semenanjung Korea. Isu denuklirisasi ini secara eksklusif adalah urusan AS-Korea Utara dan akan menjadi agenda utama dalam pertemuan dengan Trump mendatang”, imbuh Yunizar.

Di sisi lain, penting pula untuk melihat peran yang bisa dimainkan oleh Indonesia dalam membantu upaya perdamaian di Semenanjung Korea. Posisi Indonesia sebagai Ketua Komite Perlucutan Senjata Gerakan Non-Blok serta salah satu sponsor utama Traktat Pelarangan Senjata Nuklir yang disepakati PBB pada 2017 lalu menurut Yunizar menjadikan Indonesia berkepentingan dan berkewajiban untuk memastikan perlucutan nuklir di Korea. Siti Daulah Khoiriati, pengajar DIHI-UGM menambahkan bahwa apabila hendak terlibat dalam perundingan damai dua Korea, Indonesia harus punya platform yang kuat. “Menurut saya platformnya adalah sebagai aktivisme global Indonesia yang harus dikomunikasikan dan direfleksikan ke masyarakat, bahwa Indonesia punya kontribusi yang kompeten dalam pergaulan internasional sehingga meningkatkan citra pemerintah Indonesia di mata masyarakat pula”, paparnya. [NGP/ARY]


Kompilasi pemberitaan di media massa: