21 Maret 2017 By admin hi

Pergeseran Arsitektur Sistem Perdagangan di Kawasan Asia-Pasifik

Pergeseran Arsitektur Sistem Perdagangan di Kawasan Asia-Pasifik

Dr. Jeffrey Wilson, periset Asia dari Murdoch University, pagi ini (21/3) berbicara mengenai arsitektur sistem perdagangan di kawasan Asia-Pasifik dalam seminar akademis bertajuk “The Changing Architecture of the Asia-Pacific Trade System: The TPP, The Trump Shock, and The RECP”. Acara ini adalah bentuk kolaborasi antara Global Engagement Office (GEO) FISIPOL UGM, Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, dan Institute of Internasional Studies (IIS) UGM. Seminar dimulai pukul 09.45 dan ditutup pada 11.30 WIB, dengan Dr. Nur Rachmat Yuliantoro sebagai moderator dan diikuti 25 peserta.

Tahun-tahun terakhir ini, tatanan perjanjian dagang di kawasan Asia Pasifik beralih. Keanggotaan bergeser, dari yang mulanya sangat berorientasi pada negara-negara barat, kini keterlibatan negara di Asia seperti negara-negara ASEAN dan India makin menguat. Kedudukan Trump sebagai presiden turut mendukung perubahan yang ada dalam sistem perdagangan yang ada. Keputusannya untuk menarik Amerika Serikat mundur dari Trans-Pacific Partnership (TPP) sangat bertolak belakang dengan langkah Obama ketika menjabat. Obama melihat TPP bukan sebagai sekadar sebagai perjanjian dagang, namun juga alat diplomasi dalam rangka menyeimbangkan poros kekuatan Amerika Serikat ke Asia.

Peralihan preferensi aliansi dagang dari yang multilateral menuju bilateral menguat mulai tahun 2000an hingga kini. Dr. Wilson secara khusus menjuluki kecenderungan bilateral ini sebagai “sistem mangkuk mi”. Disebut demikian karena negara-negara berlomba-lomba membentuk free trade agreement (FTA) dengan sistem bilateral yang memiliki tata aturannya sendiri yang saling silang-menyilang dengan kawan-kawan dagangnya. Berbeda dengan sistem multilateral yang tercermin dalam institusi WTO ketika semua anggotanya mendapatkan perlakuan yang sama, yang berasal dari regulasi yang sama pula.

Kecenderungan negara-negara membangun FTA bersifat bilateral bisa ditelaah sebagai respon atas “WTO Plus Issues”. Peraturan yang termaktub dalam institusi WTO dianggap terlalu kaku sehingga negara anggota seringkali harus mengesampingkan kepentingan nasionalnya. Meski begitu, sistem FTA yang bilateral tidak selamanya jadi solusi paling baik. Dr. Wilson menjelaskan bahwa susunan koalisi dalam FTA justru seringkali didasari oleh diplomasi strategis, alih-alih motivasi ekonomi. Sehingga, kerja sama yang terbentuk melibatkan negara-negara dengan volume dagang yang begitu kecil, contohnya antara lain: Amerika Serikat-Maroko, China-Islandia.

Untuk menjembatani pro-kontra di antara dua bentuk kerja sama dagang multilateral dan bilateral, muncul FTA alternatif yang hibrid berwujud mega-regional FTA. Diantaranya adalah TPP dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang sedang menjadi bahasan utama. Dr. Wilson menjabarkan karakteristik keduanya dan posisinya dalam skema perjanjian internasional, serta pengaruhnya pada negara-negara di Asia-Pasifik, khususnya Indonesia dan Australia.

TPP disebut-sebut sebagai solusi bergaya Amerika, beranggotakan 12 negara yang terpusat pada Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan negara-negara ASEAN, kecuali Tiongkok. TPP dianggap mampu memperbaiki persoalan kualitas di balik FTA yang sifatnya bilateral. Kritik atas FTA beragam, mulai dari tidak transparan dan tidak terbuka, hingga rendahnya posisi tawar negara-negara berkembang. Karena dilakukan dengan negosiasi tertutup, FTA seringkali tidak melibatkan bahkan mengeksklusi negara-negara yang dipandang kurang strategis untuk dijadikan sekutu dagang. Di sisi lain, RCEP adalah perjanjian dagan yang berupaya menyatukan negara ASEAN dengan Jepang, Korea, Tiongkok, Australia, Selandia Baru, India, tanpa Amerika Serikat. Apabila TPP bergaya Amerika, RCEP adalah solusi dari ASEAN dan Tiongkok. Berfokus untuk me-multilateral-kan “sistem mangkuk mi” dengan mengutamakan integrasi dari pada liberalisasi. Setelah Amerika Serikat keluar dari TPP, RCEP menjadi jalan keluar yang paling memungkinkan.

Dr. Wilson turut menyandingkan kedua sistem perdagangan regional ini, keduanya berbeda, dengan masing-masing karakteristik kunci yang saling berlawanan antar satu dengan yang lainnya. Meski begitu, keduanya, menurut Dr. Wilson berdiri di bawah bayang-bayang rivalitas geopolitik antara Tiongkok dan Amerika Serikat. TPP, seperti yang disebutkan sebelumnya adalah bagian dari pivot Amerika Serikat di kawasan Asia, sedangkan RCEP bisa dimaknai sebagai respon tandingan Tiongkok. Dan negara-negara pihak ketiga yang tergabung di salah satunya berarti tengah menunjukkan sikap loyalitasnya.

Terlepas dari hal tersebut, TPP diprediksikan akan mengalami malfungsi pasca-mangkatnya Amerika Serikat. Pasalnya, hampir 62% perjanjian di TPP dibuat oleh Amerika Serikat. Sistem penggantian keanggotaan Amerika Serikat di TPP juga belum terpecahkan hingga saat ini. Di sisi lain, RCEP mendapatkan momentum untuk menampakkan tajinya—khususnya bagi negara-negara Asia. Menanjaknya “popularitas” RCEP pun dibarengi dengan keinginan Tiongkok untuk menjadi tokoh utama alternatif selain Amerika Serikat. Xi Jinping bahkan menyatakan bahwa siap untuk menjadi pemimpin bagi integrasi dan keterbukaan ekonomi dunia—sebuah pernyataan langka dari Tiongkok yang selama ini dikenal proteksionis.

Terakhir, dalam pembahasannya kali ini Dr. Wilson menekankan bahwa akan ada pergeseran dalam arsitektur perdagangan di kawasan Asia-Pasifik. Gejala paling dekatnya bisa dirasakan melalui relasi bermotivasi ekonomi yang makin erat dari Indonesia dan Tiongkok. Tetapi posisi Indonesia akan sedikit rumit lantaran Amerika Serikat masih berperan cukup besar dalam investasi modal asing di negeri ini. Bagi Dr. Wilson, pergeseran ini adalah konsekuensi nyata dari antagonisme atas pasar bebas di politik Amerika Serikat yang agaknya tidak akan menyurut dalam waktu dekat. Dalam empat poin utama kampanyenya, Donald Trump menyatakan tidak akan menjalin FTA kecuali dengan negara-negara yang mendatangkan surplus bagi Amerika Serikat. Prioritas tersebut jelas akan menutup pintu Amerika Serikat bagi perdagangan bebas, sekaligus memperbesar kemungkin terpantiknya trade war antara Amerika Serikat dan Tiongkok–yang jelas akan berpengaruh pada seantero Asia. [AN]