10 Desember 2017 By Publikasi IIS

Peluncuran dan Diskusi Buku “50 Years of Enmity and Amity: Politics of ASEAN Cooperation”: Memaknai Kembali Kerjasama ASEAN pasca Hari Jadi ke-50 Tahun

Peluncuran dan Diskusi Buku “50 Years of Enmity and Amity: Politics of ASEAN Cooperation”: Memaknai Kembali Kerjasama ASEAN pasca Hari Jadi ke-50 Tahun

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Association of Southeast Asia Nation (ASEAN) ke-50 Tahun, Institute of International Studies (IIS) Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI) Universitas Gadjah Mada (UGM) meluncurkan buku “50 Years of Enmity and Amity: Politics of ASEAN Cooperation” pada Kamis, 7 Desember 2017. Kegiatan yang dilaksanakan di DigiLib Café, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM ini menghadirkan Poppy S. Winanti dan Muhammad Rum, editor dari buku tersebut sekaligus pengajar di DIHI UGM. Hadir pula Sukmawani Bela Pertiwi (pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara) selaku pembicara yang juga memberikan tanggapannya mengenai buku ini.

Menurut Poppy Winanti, buku ini hadir sebagai upaya IIS UGM untuk memperkaya khazanah kajian ASEAN maupun regionalisme Asia Tenggara di Indonesia. Secara garis besar, pembahasan dalam buku ini mencakup sejauh mana politik kerjasama di organisasi regional tersebut bekerja. Dimana tidak hanya diwarnai upaya menciptakan iklim persahabatan abadi dan kerjasama diantara negara-negara anggotanya selayaknya bunyi “The Treaty of Amity and Co-operation” di tahun 1978, tetapi juga hadirnya situasi-situasi yang mencerminkan persaingan yang konfliktual diantara negara-negara anggota itu sendiri – Enmity.

Kendati organisasi regional ini sudah berjalan selama 50 tahun dinilai merupakan salah satu bentuk kesuksesan regionalisme, tetap banyak permasalahan yang dihadapi ASEAN. Utamanya menyangkut prinsip non-intervensi yang oleh banyak pihak sebagai penghambat keefektivitasannya. Buku ini kemudian menawarkan alternatif dalam memaknai kerjasama ASEAN terlepas dari prinsip tersebut. Yakni dengan melihat pada kerjasama di isu-isu spesifik dan bagaimana dinamika internal di organisasi regional tersebut berjalan.

Adapun isu-isu keamanan di kawasan Asia Tenggara menjadi fokus tulisan-tulisan dalam buku editorial ini. Sementara isu non-keamanan yang terangkum dalam buku ini diantaranya menyoal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), energi, water governance, dan permasalahan lingkungan seperti “ekspor” asap Indonesia. Poppy menambahkan bahwa luasnya studi kasus mengenai kerjasama ASEAN di bidang-bidang spesifik tertentu menjadikan kehadiran organisasi masyarakat sipil (CSO) yang juga menaruh perhatian di isu tersebut menjadi variabel yang harus dilibatkan. Dengan kata lain, kelebihan buku ini kemudian berhasil keluar dari pembahasan ASEAN yang secara arus utama hanya bersifat state-centric, dan kurang memberi ruang pada CSO yang dewasa kini juga memiliki kesadaran akan pentingnya fungsi ASEAN.

Menurut Muhammad Rum, kehadiran buku ini signifikan atas dua hal. Pertama, ASEAN dan negara-negara anggotanya ibarat tetangga terdekat Indonesia. Karenanya, membicarakan politik luar negeri Indonesia sulit dilepaskan dari faktor ASEAN, menjadikan buku ini penting sebagai salah satu referensi dalam kajian politik luar negeri Indonesia. Kedua, buku ini berusaha menjembatani perdebatan diantara dua pandangan utama mengenai ASEAN, institutionalist – biasanya merupakan kalangan birokrat Pemerintah – yang menganggap dilanggengkannya prinsip dan identitas ASEAN Way adalah kunci mempertahankan dan menguatkan organisasi ini. Dengan pandangan skepticism – kalangan akademisi – yang melihat ASEAN Way justru yang menyebabkan kerjasama dalam ASEAN tidak berjalan efektif karena pada dasarnya merupakan produk politik, bukan pengejewantahan konstruksi identitas masyarakat Asia Tenggara. Argumen utama buku ini kemudian adalah dalam rangka mempertahankan dan menguatkan ASEAN sebagai organisasi regional, perlu dikedepankan functional cooperation.

Functional cooperation adalah bentuk kerjasama dengan membentuk lembaga-lembaga antar-negara yang fokus pada satu isu tertentu. Tidak hanya beranggotakan negara, lembaga-lembaga ini pun juga melibatkan CSO dan organisasi non negara. Contohnya adalah ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre). Muhammad Rum berpendapat bahwa dalam proses diplomasi dan negosiasi antar negara anggota, ASEAN memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan isu-isu politik dan keamanan, dan fokus pada kerjasama di bidang ekonomi maupun sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan atas permasalahan tata kelola bencana, kesehatan masyarakat, dan asap lintas negara dimasukkan dalam pilar Komunitas Sosial Budaya, bukan pada pilar Politik Keamanan yang dianggap berpotensi bersinggungan dengan isu kedaulatan. Menjadikan functional cooperation akan lebih mudah terlaksana apabila setiap negara sudah merasa dapat mengamankan posisinya dari intervensi.

Di sisi lain, functional cooperation juga menunjukkan karakter ASEAN yang cair dalam konteks pergeseran norma dan identitas. Contohnya adalah pada 1995, dideklarasikan Bangkok Declaration on Human Rights, yang menyatakan bahwa negara-negara ASEAN menjunjung pemahaman tersendiri atas konsep HAM yang mengedepankan keharmonisan sosial. Namun pada 2009, ASEAN membentuk Inter-governmentalism Commission on Human Rights. Functional cooperation dapat dikatan menunjukkan pergeseran nilai negara-negara ASEAN merespon semakin kompleksnya permasalahan antar negara sekaligus menunjukkan komitmen mereka dalam menumbuhkan iklim kooperasi yang people-centered dan people-oriented.

Pada sesi terakhir, Sukmawani Bela Pertiwi selaku pembahas menyampaikan pandangannya terhadap buku ini. Sebagai seseorang yang berkecimpung dalam studi Asia Tenggara, ia mengapresiasi beberapa tulisan dalam buku ini yang mencoba membaca kerjasama ASEAN tidak melalui “logic of consequentialism” yang jamak dilakukan, namun melalui “logic of appropriateness”. Analisis dalam buku ini kemudian dapat diperbandingkan dengan argumen salah satu peneliti Asia Tenggara terkenal, Amitav Acharya, yang menekankan pentingnya ASEAN Way dibentuk melalui apa yang mendasar di identitas tradisional masyarakat Asia Tenggara. Terlebih, kajian-kajian kerjasama ASEAN yang tersebar luas selama ini sudah cenderung tidak terbaharukan mengingat mayoritas negara-negara ASEAN kini mengalam fase demokratisasi. [ARY]