02 Januari 2018 By Publikasi IIS

Diskusi Terbatas ‘Menuju Universalisasi Konvensi Bom Tandan’

Diskusi Terbatas ‘Menuju Universalisasi Konvensi Bom Tandan’

Menjelang akhir tahun 2017 lalu, tim kampanye perlucutan senjata Programme on Humanitarian Action-Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada (POHA-IIS UGM) melakukan kunjungan kerja dua hari ke Universitas Pertahanan (28/12) dan Kementerian Luar Negeri (29/12). Kunjungan ini memiliki dua tujuan, yakni pertama, berbagi informasi mengenai perkembangan terbaru dalam proses ratifikasi Konvensi Bom Tandan (CCM – Convention on the Cluster Munitions), dan kedua, membangun dukungan dari para stakeholder di Jakarta sekaligus menyatukan visi mengenai pentingnya Indonesia segera meratifikasi Konvensi tersebut. Meskipun telah menandatangani CCM pada tahun 2008, Indonesia hingga kini belum kunjung meratifikasi Konvensi. Tim POHA-IIS UGM diwakili oleh empat orang campaigner yakni Muhadi Sugiono, Yunizar Adiputera, Frysa Yudha Swastika, dan Nurhawira Gigih Pramono.

Pada hari pertama, tim POHA IIS UGM mengadakan diskusi terbatas bertajuk “Universalisasi Konvensi Bom Tandan dan Implikasinya bagi Pertahanan Indonesia” bekerjasama dengan Universitas Pertahanan. Diskusi ini dihadiri oleh 24 orang, yang mayoritas adalah dosen dan pejabat akademik di kampus Unhan. Turut hadir dalam diskusi ini Marsma TNI Danardono S. Adji, M.PP (Direktur Materill Ditjen Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan), Grata Endah Werdaningtyas (Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri), serta Yusran, M.Si (Ketua Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional se-Indonesia). Diskusi yang menggunakan format Chatham House” ini secara umum membahas proses terbaru dalam upaya ratifikasi CCM; diskusi mengenai alutista alternatif yang memiliki fungsi taktis sama dengan CCM namun tidak melanggar hukum humaniter internasional; serta pentingnya bagi Indonesia guna melakukan ratifikasi CCM.

Pada hari kedua di Kementerian Luar Negeri, tim POHA-IIS UGM melakukan audiensi singkat ke Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral. Di pagi hari, tim diterima oleh Fikry Cassidy (Kepala PPK Multilateral) dan membahas peluang-peluang kerjasama yang mungkin dilaksanakan pada tahun ini. Sesungguhnya, tim PPK Multilateral Kemlu dan akademisi bisa bekerjasama dalam pembuatan naskah akademik. Hanya saja, proses tersebut harus menunggu disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh badan legislatif. Sampai saat ini, proses ratifikasi aturan dalam CCM bahkan belum masuk dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas). Siangnya, tim POHA-IIS UGM berdiskusi dengan Febrian Alphyanto Ruddyard (Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral) bersama timnya. Febrian menyampaikan bahwa Ditjen Kerjasama Multilateral siap membantu, baik dalam penyediaan narasumber, materi referensi, serta jejaring dengan stakeholder terkait, guna mengupayakan ratifikasi CCM di parlemen. Selain itu, tim POHA-IIS UGM dan Ditjen Kerjasama Multilateral juga menyepakati penyelenggaraan diskusi-diskusi terbatas yang mengikutsertakan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk memastikan RUU dapat segera diimplementasikan. [NGP/ARY]