23 Maret 2017 By admin hi

Membaca Wajah Indonesia Era Jokowi Lewat Kebijakan Hukuman Mati

Membaca Wajah Indonesia Era Jokowi Lewat Kebijakan Hukuman Mati

Kamis (23/3) siang ini giliran asisten peneliti Institute of International Studies (IIS) UGM, Tadzkia Nurshafira, yang menuntun seri diskusi bulanan soal hukuman mati di Indonesia pada era Jokowi. Tadzkia yang akrab disapa Kiki menganalisis diskursus yang muncul dari keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengeksekusi mati 14 orang terpidana kasus narkoba. Kiki yang pernah magang di KontraS sempat secara langsung melakukan wawancara dan investigasi terkait hak-hak terpidana mati yang luput dipenuhi oleh negara. Fakta mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh negara terhadap terpidana mati, seperti tidak disediakannya penerjemah, kesalahan identifikasi kewarganegaraan, dan penyiksaan pada terpidana menggugah kepeduliannya sehingga akhirnya Kiki meneliti lebih lanjut dan mencoba mencari jawaban atas pertanyaan: apa identitas yang sedang coba dibangun Indonesia pada dunia internasional melalui keputusan hukuman mati?

Diskusi diawali dengan perbandingan jumlah terpidana mati yang tewas di tangan pemerintahan Indonesia selama rentang tahun 1998-2014 dan masa pemerintahan Joko Widodo yang baru dimulai 2014 silam. Faktanya, selama 16 tahun sebelumnya Indonesia “hanya” mengeksekusi mati 28 orang, sedangkan pada pemerintahan Joko Widodo yang baru berjalan kurang lebih 2 tahun sudah menghilangkan nyawa 14 terpidana. Maka kemudian penelitian ini menjadi relevan karena isu hukuman mati kiranya dapat—terlebih terpidana yang dieksekusi berstatus WNA—membentuk wajah Indonesia di mata internasional.

Di banyak pernyataan pada media, Joko Widodo hendak memfokuskan politik luar negerinya untuk melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Namun fokus tersebut dirasa tidak selaras apabila di dalam negerinya, Indonesia melakukan eksekusi (warga asing). Di samping itu, kecacatan hukum turut mewarnai proses eksekusinya. Ada proses grasi yang belum selesai tapi terpidana sudah dieksekusi.  Jalan yang ditempuh Indonesia bukan tidak mendapat kecaman internasional, bahkan menyebabkan sengketa diplomatik dengan Brazil—sebagai negara yang warga negaranya dieksekusi. Selain Brazil, Australia dan Uni Eropa bereaksi serupa.

Untuk menguraikan identitas apa yang hendak dibangun Indonesia, Kiki menggunakan kerangka konseptual dari Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe yang berbicara tentang identitas dan analisis diskursus. Menurut Laclau-Mouffe identitas selalu berubah, tidak hanya dibentuk dan didefinisikan dengan satu variable saja, namun beragam. Pendapat tersebut dijadikan dasar memahami bahwa identitas yang ingin dibawa Indonesia tidak berada di satu ranah yang tetap, tetapi bisa dikontestasikan menurut strategi-strategi aktor yang berkepentingan. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan di atas, Kiki menelaah beberapa diskursus yang nantinya bisa mengisi posisi secara hegemonik dengan mengidentifikasi dislokasi yang ditemui pada diskursus yang tidak berhasil menapaki posisi hegemonik.

Dari vonis hukuman mati yang dilayangkan, menurut Kiki ada lima diskursus yang muncul—empat di antaranya berasal dari konsep state sovereignty dan satu sisanya human sovereignty. Diskursus state sovereignty ini antara lain: (1) pertahanan negara (defence) yang bicara bahwa hukuman mati dilakukan demi melindungi generasi muda di masa mendatang dan bisa juga berimbas pada eksistensi negara di masa mendatang. Diskursus pertahanan negara juga mencakup deterrence guna mencegah kejadian yang sama di kemudian hari dan menimbulkan efek jera. (2) diskursus hukum (law), memberikan alasan bagi Indonesia untuk menghukum mati karena ia adalah negara hukum, bahwa supremasi hukum di atas segalanya—terlepas dari kecatatan yang masih ditemui di dalamnya. (3) keadilan (justice), dari diskursus tersebut dianggap bahwa hukuman mati dilakukan untuk mengembalikan norma-norma di masyarakat. (4) negara sebagai entitas paling berkuasa (powerful) adalah diskursus yang menyoroti kekuatan negara untuk mengatur hidup dan mati warga negara (atau yang berada di dalam batas wilayahnya) dan kekuatan itu juga perlu ditunjukkan pada dunia luar. Sedangkan diskursus human sovereignty ialah perihal kemanusiaan. Keputusan negara untuk mengeksekusi mati adalah bentuk eksklusi orang-orang yang dianggap perlu disingkirkan agar masyarakat (society) dapat berfungsi dengan baik. Selama negara yang memutuskan meskipun bertentangan dengan HAM, hal tersebut masih tetap boleh dilakukan. Di sinilah timbul antagonisme yang terjadi antara negara dan terpidana. Di satu sisi, negara menempatkan terpidana sebagai oposisi, ia mereduksi human sovereignty dan relasi-relasinya dari terpidana narkoba kemudian hal itu menjadi stigma bagi masyarakat. Dengan itu, masyarakat bisa merasa “benar” untuk sama-sama memusuhi terpidana narkoba karena disokong oleh penilaian dari negara.

Dari keempat diskursus tersebut Kiki menyimpulkan bahwa yang ke-empat, negara sebagai entitas paling berkuasa (powerful) adalah yang menempati posisi hegemonik dengan dislokasi paling minim. Hal tersebut disebabkan karena negara adalah satu-satunya entitas yang paling bisa memutuskan untuk siapa keadilan tersebut ditegakkan, memutuskan siapa yang layak hidup di wilayahnya. Diskursus ini sangat kuat dipengaruhi oleh paham utilitarianisme. Kiki menemukan bahwa state sovereignty yang ditunjukkan dari putusan hukuman  mati digunakan sebagai alat yang paling mudah dan efektif untuk mempertahankan kekuatan absolut negara. Ditambah lagi, masa-masa pembicaraan hukuman mati mencapai puncaknya ketika Joko Widodo dianggap “kurang tegas” dalam memimpin. [NA]