01 Oktober 2018 By Publikasi IIS

Memahami Perkembangan Terbaru Studi Jepang: Diskusi Terbatas untuk Pengajar Ilmu HI

Memahami Perkembangan Terbaru Studi Jepang: Diskusi Terbatas untuk Pengajar Ilmu HI

Yogyakarta – Terpilihnya kembali Shinzo Abe sebagai Ketua Partai Liberal Demokrat Jepang (Liberal Democratics Party/LDP), menjadi tajuk utama berbagai media domestik Jepang maupun internasional. Fenomena ini tentu menarik bagi kalangan pengamat politik internasional, mengingat posisi Ketua LDP ikut membuatnya selangkah lebih dekat menuju posisi perdana menteri dengan masa jabatan terlama di Negara Matahari Terbit tersebut. Oleh sebab itu, kemenangan Abe turut dibahas dalam acara Diskusi Terbatas Kurikulum Studi Jepang di Program Studi HI se-Jateng dan DIY yang diadakan oleh Institute of International Studies UGM (27/10) di Ruang BA 504 FISIPOL UGM.

Diskusi yang dihadiri staf pengajar Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dari berbagai universitas di Yogyakarta tersebut diawali dengan sambutan Dra. Siti Daulah Khoiriati, MA dan Drs. Usmar Salam, MIS selaku staf pengajar minat kawasan Asia Timur di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. Keduanya secara singkat mengungkapkan harapan agar diskusi tersebut dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan mengenai perkembangan politik internasional di kawasan Asia Timur, khususnya Jepang, sehingga berimplikasi pada semakin meningkatnya riset-riset menarik yang dapat dilakukan kalangan akademisi terkait kawasan tersebut.

Dimoderatori oleh Azza Bimantara – salah satu peneliti IIS UGM – diskusi pun dimulai dengan presentasi materi oleh Profesor Kozano Yako dari Aichi Prefectural University. Profesor Kozano membuka sesi pemaparannya dengan mengemukakan salah satu masalah yang kerap ia temui dalam berbagai riset mengenai Jepang yang dilakukan oleh para mahasiswa atau peneliti politik Jepang di Indonesia, yakni kecenderungan untuk melihat kebijakan atau keputusan politik di Jepang sebagai hasil pemikiran atau suara tunggal dari Perdana Menteri Shinzo Abe.

“Mahasiswa suka sekali menggunakan kata subyek ‘Shinzo Abe’ dalam menjelaskan kebijakan Jepang. Saya takut mereka lupa bahwa Jepang merupakan negara demokratis yang mana keputusan perdana menteri pun perlu diloloskan terlebih dahulu oleh parlemen,” ungkapnya.

Berangkat dari kecemasan tersebut, Profesor Kozano menggunakan analogi ‘pemilik Soto Kadipiro dan manajer cabang McDonald’ untuk menerangkan lebih lanjut perbedaan antara kepala negara yang berkuasa dan dominan dengan kepala negara yang tunduk kepada perundangan dasar dan keputusan parlemen dalam menentukan kebijakan di negaranya. Menurutnya, posisi Shinzo Abe dalam pemerintahan Jepang dapat diumpamakan seperti salah satu manajer cabang restoran cepat saji McDonald. Keputusan yang ia ambil tetap harus mengikuti buku panduan yang tidak boleh dilanggar. Oleh sebab itu, Profesor Kozano meyakini bahwa kajian mengenai kebijakan Jepang tidak dapat hanya dilihat dengan memperhatikan tindakan Shinzo Abe saja, tetapi melihat pula tatanan sistem politik Jepang itu sendiri.

Lebih lanjut, Profesor Kozano menjelaskan mengenai proses pembentukan maupun amendemen perundangan dalam Konstitusi 1947 Jepang. Penjabaran ini turut dikaitkan dengan salah satu isu yang sempat hangat dibahas oleh publik internasional, yakni wacana amendemen Pasal 9 Undang-Undang 1947 Jepang tentang Sistem Pertahanan dan Anggaran Belanja Militer. Profesor Kozano juga membahas mengenai sulitnya mencapai kesepakatan dalam proses amendemen tersebut, tak hanya di tingkat parlemen tetapi bahkan dalam internal LDP yang terpecah ke dalam banyak faksi. Hal ini, semakin menegaskan pernyataannya mengenai proses pembuatan keputusan Jepang yang seharusnya tidak dipandang hanya berpusat pada Perdana Menteri Shinzo Abe.

Profesor Kozano sendiri tak lupa menekankan kembali pentingnya mempelajari secara lebih komprehensif bagaimana proses perundangan dan pemerintahan di Jepang berjalan sebelum akademisi hendak melakukan riset atau menulis mengenai politik dan pemerintahan Jepang.

“Mungkin terdengar membosankan dan tidak penting, tapi seluruh mahasiswa di Jepang pun bahkan juga harus seperti itu. Peneliti dari negara lain tentu perlu usaha lebih untuk bisa memahami politik Jepang agar tidak salah kaprah dan menghasilkan penelitian yang baik,” pungkasnya mengakhiri diskusi siang itu.


Penulis: Sandra Nur Octaviani
Editor: Imas Indra Hapsari