01 September 2018 By Publikasi IIS

Kontingen Garuda yang Sadar Gender: Masa Depan Kontribusi Indonesia terhadap Perdamaian Dunia

Kontingen Garuda yang Sadar Gender: Masa Depan Kontribusi Indonesia terhadap Perdamaian Dunia

Peran Indonesia dalam perdamaian dunia tidak sekedar berupa ikrar, tetapi dibuktikan melalui pengiriman Kontingen Garuda. Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang ikut menurunkan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhir 1956. Meski telah memiliki sejarah yang panjang, Kontingen Garuda dinilai masih bias gender karena minimnya keterlibatan perempuan.

“Pendekatan maskulin masih diterapkan oleh militer Indonesia. Peran perempuan dalam bidang keamanan sangat terbatas. Ini tentu menjadi catatan kurang baik di mana Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB tidak mengadopsi semangat PBB yang diejawantahkan lewat resolusi 2122 pada 2005, yaitu dengan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pasukan pemelihara perdamaian,” ujar Angganararas Indriyosanti, peneliti kluster Peace and Conflict Studies Institute of International Studies (IIS)) dalam diskusi Di Manakah Perempuan? Bias Gender dalam Kontingen Garuda (31/8).

Akan tetapi, meningkatkan jumlah perempuan (gender balancing) tidak akan menyelesaikan masalah begitu saja. Angganararas mengatakan bahwa upaya tersebut harus diikuti pula oleh gender mainstreaming.

“Sistem seleksi personil pasukan perdamaian perempuan terbatas pada jalur penunjukkan, tidak ada jalur pengajuan. Itupun disertai dengan persyaratan khusus berupa izin suami untuk bertugas dalam Kontingen Garuda. Ini menimbulkan kesan bahwa karir dalam pasukan perdamaian tidak menarik bagi anggota militer perempuan,” ujarnya.

Angganararas menambahkan bahwa berdasarkan penelitiannya, personil perempuan yang telah melewati seleksi dan diberangkatkan tidak diberikan tanggung jawab yang jelas. Penempatan personel pun ditujukan ke wilayah yang tidak bersinggungan langsung dengan penyelesaian konflik. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah pun tidak sadar gender. Padahal, peran perempuan semakin vital dalam penyelesaian konflik yang kian kompleks.

Menutup paparannya, Angganararas menyampaikan langkah yang bisa diambil Indonesia guna meningkatkan keterlibatan personel perempuan dalam pasukan perdamaian. Harapannya, dapat mengejar ketertinggalan Indonesia dari Filipina, Kongo, dan Pakistan yang telah lebih dulu melibatkan perempuan dalam kontingennya. Tindakan afirmatif untuk meningkatkan kualitas peran perempuan dapat dilakukan lewat seleksi berbasis kemampuan. Kemudian untuk menaikkan kualifikasi anggota terseleksi, pelatihan-pelatihan juga perlu dilakukan. Selain itu, meningkatkan eksposur keberadaan perempuan dalam Kontingen Garuda dengan peran yang lebih krusial juga tidak kalah penting. Bahkan, jika perlu membuat unit-unit khusus gender dalam pasukan yang dikirim.

Ayu Diasti Rahmawati, MA—Dosen Ilmu Hubungan Internasional UGM sekaligus peneliti IIS—menyorot dua hal dalam penelitian Angganararas yaitu, nilai penting inklusifitas perempuan dalam Kontingen Garuda dan korelasi peningkatan jumlah personel perempuan dengan kualitas personel menurut Departemen Operasi Perdamaian PBB. Dia mengatakan bahwa akar permasalahan tersebut adalah keberadaan struktur patriarki dalam bidang keamanan internasional.

Keamanan tidak lagi bisa dimonopoli oleh sifat maskulin, tetapi perlu ditransformasikan dengan memasukkan nilai feminisme. Tindak pemerkosaan dalam kejahatan perang di Rwanda dan Bosnia, di mana Pasukan Perdamaian PBB terlibat di dalamnya, dikatakan Ayu sebagai simbolisasi bahwa pihak satu gagal melindungi subjek yang dianggap tidak mampu berbuat apa-apa. Peran perempuan diperlukan untuk menghentikan terulangnya kasus serupa.

Di titik ini, perdebatan budaya dan gender di negara-negara pengirim pasukan perdamaian—terutama negara yang belum inklusif terhadap keterlibatan perempuan—perlu untuk lebih dalam diteliti.

“Peningkatan perempuan dalam pasukan perdamaian akan ikut menaikkan derajat laki-laki dalam mengupayakan rasa aman dan perdamaian,” ujar Ayu dalam kesimpulannya.

Hal ini ikut menegaskan bahwa gender mainstreaming menjadi penting dalam mencapai perdamaian yang antikekerasan.


Penulis: Willibrordus Bintang Hartono
Penyunting: Imas Indra Hapsari