01 Juli 2018 By Publikasi IIS

Pemberian Akses Kerja Sebagai Solusi Dalam Menangani Pengungsi di Indonesia

Pemberian Akses Kerja Sebagai Solusi Dalam Menangani Pengungsi di Indonesia

Komitmen pemerintah dalam penanganan pengungsi masih belum menyeluruh. Meski sudah menerbitkan Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, proses implementasinya masih menemui banyak hambatan dan belum memberi dampak signifikan.

“Meski disambut baik oleh dunia internasional, kita perlu mencermati bahwa beberapa aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah belum secara efektif berdampak pada pengungsi,” ungkap Yunizar Adiputera dalam peluncuran kertas kebijakan Akses Pekerjaan untuk Pengungsi di Indonesia: Peluang dan Tantangan di FISIPOL UGM (29/6).

Bersama dengan Peraturan Nomor 0352.GR.02.07 Tahun 2016 Tentang Penanganan Imigran Ilegal, Perpres No. 125 Tahun 2016 menandai ruang yang lebih humanis bagi pengugsi. Peraturan Peraturan Nomor 0352.GR.02.07 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengungsi dan pencari suaka yang memiliki surat keterangan dari UNHCR tidak akan dijatuhi sanksi imigrasi. Peraturan tersebut menggugurkan Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 yang menyamakan pengungsi dan pencari suaka dengan imigran ilegal.

Di sisi lain, Perpres No. 125 Tahun 2016 menerangkan mekanisme yang lebih spesifik dalam menangani pengungsi, termasuk dengan pelibatan pemerintah daerah dan pengalokasian APBD. Perpres yang dikeluarkan juga menjabarkan mekanisme identifikasi, pendaftaran, penampungan, pengamanan, pengawasan dan pendanaan.

Namun demikian, Yunizar berpendapat ada dua alasan yang menyebabkan Perpres tersebut belum efektif. Pertama, penandatanganan Perpres dilakukan di akhir tahun 2016 sehingga alokasi dana untuk penanganan pengungsi di tahun 2017 tidak mungkin dilakukan. Di tahun 2017, pemerintah masih berkutat dengan upaya sosialisasi ke kementerian dan pemda. Kedua, Perpres tidak memuat hak pengungsi untuk bekerja dan mengakses pendidikan.

Ketiadaan akses pekerjaan dan pendidikan sangat merugikan bagi pengungsi. Karena pengungsi bisa menunggu hingga 25 tahun untuk bisa dipindahkan ke negara tujuan.

“Dengan tren populisme di banyak negara, kemungkinan penempatan ke negara tujuan menjadi semakin kecil. Di sisi lain, krisis global akan membuat pengungsi terus-menerus datang ke Indonesia,” jelas Atin Prabandari, salah satu penulis kertas kebijakan yang diterbitkan oleh Institute of International Studies. “Perlu adanya solusi jangka panjang dalam penanganan pengungsi. Salah satunya dengan memberikan akses pekerjaan”, tambahnya.

Akses Pekerjaan dan Pengangguran

Anggapan bahwa pengungsi akan merebut pekerjaan penduduk lokal menghalangi pemerintah guna segera memberikan akses pekerjaan kepada pengungsi. Faktanya, jumlah pengungsi usia produktif sangat kecil jika dibandingkan dengan angka pengangguran di Indonesia. Di tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia yang menganggur mencapai angka 7.005.262. Kontras dengan pengungsi usia produktif yang berjumlah 11.268 jiwa. Jika dibandingkan dalam bentuk persentase, jumlah pengungsi usia produktif hanya 0,16% dari total pengangguran di Indonesia. Sehingga, ketakutan terhadap pengungsi menjadi berlebihan.

Merujuk pada berbagai penelitian sebelumnya, kertas kebijakan menunjukkan dampak positif akses pekerjaan bagi pengungsi. Menurut IMF, peran pengungsi di sektor ekonomi berpotensi meningkatkan permintaan domestik dan pendapatan negara. Di London, kegiatan wirausaha yang dilakukan pengungsi berpengaruh positif pada komunitas lokal dan kondisi ekonomi setempat.

Berbekal data tersebut, sudah sepantasnya pemerintah Indonesia memberi ruang bagi pengungsi. Menurut UNHCR, 10-11% pengungsi di Indonesia memiliki pengalaman berdagang di negara asalnya. Di luar itu, beberapa dari mereka memiliki keterampilan yang khas seperti penguasaan bahasa asing atau memasak makanan khas negara asal yang tidak banyak dimiliki oleh tenaga kerja lokal.

Kenyataan di Lapangan

Fransisca Dwi Indah Asmiarsi, National Program Officer Jesuit Refugee Service (JRS), menyambut baik usaha akademisi dalam mengadvokasi akses kerja bagi pengungsi. Fransisca mengakui bahwa akses pekerjaan menjadi krusial untuk menopang kehidupan pengungsi.

“Dengan adanya pemotongan anggaran dari IOM, pengungsi yang menempati rumah detensi semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok.”

Berbeda halnya dengan pengungsi yang menempati rumah detensi, mereka yang membaur dengan masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima dan hidup mandiri.

“Di Bogor, kami (Red: JRS) menemukan bahwa ada hubungan yang baik terjalin antara pengungsi dengan penduduk lokal. Penduduk mulai memahami bahwa pengungsi berbeda dari turis. Mereka terpaksa lari menyelamatkan diri dari perang di negara mereka,” tambah Fransisca.

Berbaurnya pengungsi dengan penduduk lokal membawa manfaat ekonomi. Roda ekonomi di tingkat mikro berjalan seiring adanya usaha persewaan dan toko sembako. Biarpun begitu, apa yang terjadi di Bogor hanyalah satu kasus sukses di antara sekian banyak permasalahan.

“Di sisi lain, kami juga memperhatikan adanya kasus pengungsi yang meminta tinggal di rumah detensi. Mereka ditolak karena rumah detensi sudah kelebihan kapasitas. Ini terjadi di Kalideres, Medan, dan Pekanbaru. Pada akhirnya, mereka membangun tenda di pelataran rumah detensi.”

Fransisca menambahkan bahwa sikap tersebut terpaksa diambil pengungsi karena sudah tidak memiliki uang. Tanpa akses pekerjaan, pengungsi terpaksa bergantung pada rumah detensi dan sumbangan organisasi internasional. Padahal, kedua solusi tersebut semakin tidak dapat diandalkan dengan adanya pemotongan anggaran dari IOM. Di titik inilah, pemberian akses pekerjaan bagi pengungsi menjadi krusial.

Baca selengkapnya Kertas Kebijakan dengan mengetuk tautan berikut:

(en)    |    (id)

Kertas kebijakan Akses Pekerjaan untuk Pengungsi di Indonesia: Peluang dan Tantangan ditulis oleh Yunizar Adiputera dan Atin Prabandari. Kertas kerja tersebut adalah hasil riset selama tahun 2017 dan terselenggara atas kerja sama Program of Humanitarian Action, klaster riset di bawah Institute of International Studies UGM, dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Southeast Asia.


Penulis: Imas Indra Hapsari