07 November 2017 By Publikasi IIS

EU Global Strategy dan Kemitraan dengan Indonesia: Upaya Penyeimbangan Keteraturan Global

EU Global Strategy dan Kemitraan dengan Indonesia: Upaya Penyeimbangan Keteraturan Global

Program on European Studies (EUROS), Institute of International Studies (IIS), Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali mengadakan seri Ambassadorial Lecture kedua dengan menghadirkan H.E. Vincent Guerrénd, Duta Besar/Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Acara ini dilangsungkan di Auditorium Lantai 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM pada Rabu, 1 November 2017. Sebelumnya, EUROS IIS UGM juga menyelenggarakan Ambassadorial Lecture bersama Yuri O. Thamrin, Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa pada 18 Oktober 2017 bertempat di Balai Senat UGM. Kuliah umum yang dimoderatori oleh Muhadi Sugiono, MA, pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM ini mengambil tajuk “EU Global Strategy: Its Implementation and Impact on Indonesia”. Dalam strategi ini, Indonesia menempati posisi yang khusus sebagai mitra kerjasama khususnya di bidang keamanan.

EU Global Strategy (EUGS) merupakan kumpulan rencana-recanan strategis terkait kebijakan luar negeri Uni Eropa, yang dikeluarkan pada tahun 2016 pasca Inggris Raya melaksanakan referendum mengenai keanggotaannya di organisasi tersebut. Latar belakang terciptanya EUGS didorong oleh empat aspek: ekonomi; politik; demografi; demokrasi.

(i) Ekonomi merujuk pada peningkatkan interdependensi antar negara yang berbanding lurus dengan meningkatnya kebijakan proteksionisme ekonomi. (ii) Aspek politik merujuk pada perubahan aktor dan relasi kuasa dalam konstelasi politik global. Guerrénd mencontohkan pada bangkitnya Tiongkok sebagai aktor berpengaruh baru serta terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. (iii) Demografi menunjukkan intensitas perpindahan manusia yang meningkat di beberapa dekade terakhir, yang tidak hanya menyebabkan krisis pengungsi di Eropa, namun, juga di Asia dengan adanya kasus Rohingya. (iv) Demokrasi berkaitan dengan opini-opini publik – termasuk di dalamnya referendum dan aksi protes – yang dianggap bisa mengancam keutuhan dan kedaulatan Uni Eropa.

Faktor lain yang menjadi latar belakang terbentuknya EUGS ini adalah signifikansi peran oraganisasi-organisasi internasional. Menurut Guerrénd, organisasi internasional seperti PBB dewasa kini menuju arah yang lebih integratif. Akan tetapi, organsasi, institusi, maupun rezim internasional di sisi lain juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, semisal sengketa Laut Tiongkok Selatan di International Court of Justice. Konsep G2 (Group of Two, Tiongkok dan Amerika Serikat), menurut Guerrénd, tidak akan mampu menyeimbangkan politik global karena perbedaan ideologis yang dialami keduanya dan munculnya banyak aktor-aktor berpengaruh lainnya. Guerrénd menyatakan bahwa konsep G3 (Amerika Serikat dan Tiongkok ditambah Uni Eropa), akan lebih baik sebab Uni Eropa memiliki posisi yang penting dan strategis dalam hubungan internasional. Namun, Uni Eropa merasa bahwa konsep G3 belum mampu mencapai tujuan Uni Eropa akan keseimbangan internasional, sehingga diciptakanlah EUGS.

Salah satu poin penting dalam EUGS ini adalah penekanan pada upaya Uni Eropa untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam konteks menjaga keamanan dunia, berbasis pada hukum internasional. Engagement yang lebih intens dengan berbagai negara-negara di dunia sekaligus juga menjadi mitra yang kredibel. Partnership yang dikehendaki Uni Eropa tidak hanya bersifat pertukaran (exchanging), tetapi Uni Eropa juga ingin meningkatkan kapasitas-kapasitas negara mitra agar menjadi lebih baik berdasarkan kapabilitasnya.

Terkait dengan Asia dan Indonesia, yang menjadi fokus Uni Eropa adalah kemitraan dan pendekatan di bidang politik dan keamana. Dimana Uni Eropa berkeinginan menjadi aktor yang dapat membantu mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Asia. Meskipun upaya untuk mempererat kemitraan di bidang ekonomi tetap diupayakan seperti melalui pembentukan free trade agreement, namun upaya kerjasama di bidang keamanan dan politik juga semakin diintensifkan. Kerjasama ini berbentuk antara lain: non-proliferasi nuklir di Korea Utara, deradikalisasi dan konteks terrorisme, pencegahan perdagangan manusia, dan penegakan hukum di Laut Tiongkok Selatan.

Guerrénd mengakui bahwa Indonesia secara khusus disinggung dalam EUGS, bersama dengan Jepang dan Korea Selatan. Terdapat kurang lebih 40 halaman dokumen yang menjelaskan deskripsi strategis khusus terkait dengan engagement Uni Eropa ke Indonesia. Mayoritas bertemakan keamanan, pertahanan, dan kontraterorisme. Kerjasama yang akan diintensfikan kedepannya juga meliputi peningkatan kapabilitas pertahanan militer dari masing-masing negara.