09 Juni 2018 By Publikasi IIS

[COMMENTARIES] Peluang, Tantangan, dan Proyeksi Arah Politik Luar Negeri Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

[COMMENTARIES] Peluang, Tantangan, dan Proyeksi Arah Politik Luar Negeri Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah dilaksanakan pada Jumat, 8 Juni 2018 lalu. Indonesia memperoleh sebanyak 144 dari 190 suara negara anggota Majelis Umum PBB dan berhasil mengamankan tempat duduknya sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk masa jabatan 2019-2020. Perjalanan untuk sampai ke posisi ini tidaklah mudah. Indonesia sudah mengincar posisi tersebut sejak tahun 2016, namun posisi tersebut didapatkan oleh Kazakhstan. Oleh karenanya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memprioritaskan kampanye ini dengan menampilkan rekam jejak peran Indonesia dalam mendukung perdamaian global, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, dan kemakmuran.

Di hadapan delegasi-delegasi lain selama penerimaan diplomatik Indonesia di New York, Retno Marsudi (2018) selaku Menteri Luar Negeri Indonesia, menyampaikan bahwa  Indonesia akan menjadi mitra sejati bagi perdamaian dunia selama masa jabatannya nanti. Dalam kampanye tersebut, elemen diplomasi digital tampak menonjol digunakan. Terlihat dari bagaimana Indonesia menggunakan berbagai platform media sosial populer. Strategi ini digunakan guna memperkenalkan kontribusi Indonesia dalam membangun perdamaian global kepada masyarakat internasional dan Indonesia. Kiprah yang terpublikasi di media sosial turut berkontribusi besar pada operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB serta bantuan kemanusiaan. Kontribusi Indonesia pun tidak sebatas pada penyelesaian konflik bersenjata, tetapi juga dalam bentuk respons tanggap bencana di berbagai belahan dunia.

Strategi Middle Power dan Peluang bagi Indonesia

Dengan selisih 98 suara dari Maladewa, keberhasilan Indonesia bergabung menjadi anggota tidak tetap di DK PBB menjadi peluang bagi kontribusi yang lebih strategis. Pertama, melalui kerangka analisa politik luar negeri, penting untuk melihat arah dan tujuan Indonesia dalam dua tahun ke depan. Dengan keanggotaan DK PBB, Indonesia memiliki kesempatan untuk menetapkan agenda keamanan, mengingat posisinya sebagai negara dengan kekuatan menengah (middle power). Dari kampanye Kemlu, di luar atribut kemampuan material, Indonesia juga memiliki apa yang disebut keinginan internasionalisme untuk menjadi good international citizen (Cooper, Higgott, dan Nossal, 1993). Di samping munculnya isu terorisme di kawasan Asia, kepentingan keamanan di perairan Asia-Pasifik sejalan dengan orientasi maritim Indonesia saat ini.

Tanggapan negara dalam proses deradikalisasi dan kontra-terorisme bisa menawarkan perspektif baru. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, Indonesia dapat mempromosikan dan memperkuat diplomasi melalui nilai-nilai Islam moderat yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia (Natalegawa, 2010). Dalam sorotan terorisme dan keprihatinan maritim di Asia-Pasifik, Indonesia berkesempatan mengimbangi isu tersebut dengan memainkan peran sebagai aktor geopolitik kunci yang mampu mewakili Asia-Pasifik berbekal dengan wawasan otentik negara maritim.

Sebelum ini, DK PBB telah memetakan beberapa isu prioritas hingga periode jabatan 2018 berakhir. Isu tersebut meliputi konflik yang dibagi berdasarkan kawasan, seperti di Afrika meliputi Libya, Sudan Selatan, dan Republik Demokratik Kongo; di Timur Tengah meliputi  Palestina, kelanjutan resolusi Joint Comprehensive Plan of Action Iran, dan Yaman; lalu di Asia dengan fokus Afghanistan dan permasalahan di Asia Tengah. Peluang yang dimiliki Indonesia meliputi dari sudut mana negara bisa berkontribusi nantinya di tahun 2019. Hal ini menyangkut isu-isu kawasan Asia Tenggara yang bisa diangkat menggunakan seperangkat diplomasi kemanusiaan serta keterlibatan konstruktif dari masyarakat madani baik dalam bentuk komunitas akademis, non-pemerintah, dan komunitas akar rumput. Berbasis pada karakteristik middle power tadi Indonesia memiliki peluang untuk masuk dari aspek internasionalisme dan kemampuan untuk mewakili isu keamanan non-tradisional.

Lebih lanjut, Retno Marsudi menekankan peran Indonesia sebagai ‘pembangun jembatan’ dari dalam (Kemlu, 2018). Sebuah peran yang merefleksikan bentuk kebijakan luar negeri ala middle power. Hal ini dapat dilihat sebagai keunggulan utama yang bisa ditawarkan Indonesia dalam menengahi forum dengan objektif, di tengah kepentingan politik negara-negara adidaya tanpa mengesampingkan pentingnya anggota lain (Lee, Sun, Cuh, dan Tomhsen, 2015). Demikian juga, keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB bisa memberi nada yang berbeda terhadap dinamika keamanan kawasan. Perubahan ini menawarkan alternatif pandangan guna memenuhi fungsi penengah atau ‘jembatan’ dalam DK PBB. Untuk konteks ini, arah yang ditawarkan oleh Menteri Luar Negeri di depan PBB berkesinambungan dengan kerangka kerja kebijakan luar negeri yang disesuaikan dengan visi Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan interaksi eksternal terutama di organisasi-organisasi internasional untuk meraih kepentingan nasional.

Proyeksi Tantangan Indonesia Kedepannya

Jabatan yang akan dipegang Indonesia nanti bukan tanpa tantangan dari aspek internal dan eksternal. Secara internal, pemilihan presiden di tahun 2019 berpotensi meningkatkan volatilitas politik domestik. Dalam konteks ini, seringkali middle power tidak dapat berkomitmen terhadap perumusan kebijakan luar negeri mereka. Terutama dalam mematuhi sistem internasional, karena prakiraan politik domestik yang selalu berubah dan hal ini memengaruhi proses pembuatan kebijakan (Jordan, 2003). Terlebih lagi, arah politik luar negeri Indonesia sangat mungkin berganti dengan adanya perubahan pemimpin. Hal ini dikaitkan dengan analisa kebijakan luar negeri di tingkat aktor spesifik. Bahwa produk pengetahuan dan persepsi politik dari pemimpin negara bisa jadi memengaruhi visi kebijakan luar negeri sebuah negara (Jervis, 1976). Di luar itu, aksi terorisme, ekstrimisme, dan radikalisme berbasis kekerasan di dalam negeri akan menjadi tantangan yang cukup kompleks. Di mana perhatian penuh pemerintah dalam jangka panjang diperlukan untuk menanganinya.

Secara eksternal, di dalam DK PBB, Indonesia memiliki posisi berseberangan dengan Amerika Serikat sebagai negara P5 dalam konteks konflik Palestina. Selain itu, sebagai bagian dan primus inter pares di ASEAN, terdapat berbagai tantangan keamanan regional yang juga merupakan beban bagi Indonesia. Isu kemanusiaan yang terjadi di Asia Tenggara harus bisa terwakili di forum internasional, misalnya permasalahan di Rohingnya. Seperti yang telah dikemukakan di paragraf sebelumnya, akan banyak kasus yang diangkat forum ini dan banyak suara yang juga menyangkut kepentingan tiap-tiap negara. Terlebih lagi, PBB memiliki birokrasi rumit dan proses pencapaian konsensus yang sulit, di mana Indonesia harus bisa menampilkan dan menyuarakan posisinya secara tegas pada pertemuan institusional yang lebih besar. Dalam kesempatan yang diberikan, negara harus bisa memosisikan diri dengan strategis menghindari tenggelamnya kepentingan Indonesia dalam forum sehingga pada akhirnya keanggotaan ini tidak mampu memberikan makna substansial bagi negara.

Kesimpulan

Menjadi anggota tidak tetap DK PBB merupakan target Indonesia sejak tahun 2016 silam. Akan tetapi, perlu digarisbawahi secara kritis bahwa capaian ini diikuti dengan kejelasan kepentingan nasional Indonesia dan juga arah politik luar negeri yang dibayangkan ke depannya. Efektivitas kebijakan luar negeri bisa terjawab ketika negara mampu memenuhi perencanaan. Karena posisi tersebut bukanlah titik akhir dari upaya Indonesia untuk menjadi lebih terlibat dan terlihat di panggung politik global. Strategi yang holistik dalam praktek diplomasi Indonesia harus mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang akan muncul di berbagai pertemuan ke depannya. Tantangan tersebut termasuk kombinasi dari isu keamanan tradisional dan non-tradisional beserta pendekatan militer dan kemanusiaan. Untuk seterusnya, arah politik luar negeri Indonesia di dalam DK PBB harus disesuaikan dengan visi Indonesia sebagai mitra sejati perdamaian dunia yang pernah dikemukakan.

Download .pdf

Habibah Hermanadi, SIP

Researcher, Global Politics and Security, Institute of International Studies UGM

Atin Prabandari, MA (IR)

Lecturer, Departement of International Relations, Universitas Gadjah Mada

References

  • Cooper, A. F., Higgott, R. A., & Nossal, K. R. (1993). Relocating middle powers: Australia and Canada in a changing world order. Vancouver: UBC Press.
  • Jervis, R. (1976). Perception and misperception in international politics (1st ed.). New Jersey: Princeton Press.
  • Jordaan, E. (2003). The concept of a middle power in international relations: distinguishing between emerging and traditional middle powers. Politikon, 30(1), 165–181.
  • Kemenlu, Kementerian Luar Negeri Indonesia – Utusan Khusus Presiden Galang Dukungan dari Berbagai Penjuru Dunia, 8 Juni 2018, Diakses dari https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Utusan-Khusus-Presiden-Galang-Dukungan-dari-Berbagai-Penjuru-Dunia.aspx
  • Lee, S., Chun, C., Suh, H., & Thomsen, P. (2015). Middle Power in Action: The Evolving Nature of Diplomacy in the Age of Multilateralism. Seoul: East Asia Institute.
  • Marsudi, Retno. 4 Juni 2018. Indonesia Sebagai Mitra Sejati Perdamaian. Disampaikan dalam penerimaan diplomatik Indonesia di New York.
  • Natalegawa, Marty. 8 Januari 2010. Indonesia and the World 2010. Disampaikan dalam Annual Press Briefing Kementerian Luar Negeri.
  • United Nations Security Council. (2018). Security Council Report: Monthly Forecast. New York: SCR.