30 April 2018 By Publikasi IIS

CLIMATALK #2: Keadilan Iklim Bagi Manusia Lintas Generasi

CLIMATALK #2: Keadilan Iklim Bagi Manusia Lintas Generasi

Institute of International Studies (IIS), Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada kembali menyelenggarakan seri kedua CLIMATALK pada Rabu, 18 April 2018 di Gedung BA301 FISIPOL, UGM. Bekerja sama dengan University Graz Austria, IIS menghadirkan Prof. Dr. phil. Lukas Meyer, Kepala Program Doktoral Perubahan Iklim di University of Graz yang juga penulis utama 5th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) untuk membicarakan ”Climate Justice in Time: The Normative Significance of Historical Emission”.

Pada Climatalk #2, Profesor Meyer membahas tentang keadilan iklim lintas generasi. Pembahasan ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa perubahan iklim di masa sekarang adalah akibat dari tindakan generasi-generasi sebelumnya yang terakumulasi hingga kini.

Dengan asumsi tersebut, dimensi temporal menjadi relevan ketika berbicara mengenai perubahan iklim. Emisi yang dikeluarkan oleh aktivitas manusia, seperti gas rumah kaca, memiliki dampak buruk bagi lingkungan termasuk halnya perubahan iklim. Akan tetapi, dibutuhkan waktu hingga beberapa dekade agar dampak tersebut mewujud. Di sisi lain, emisi juga berdampak pada dimensi spasial. Dalam kata lain, emisi dari aktivitas manusia di satu belahan dunia turut memengaruhi kehidupan manusia di belahan dunia lainnya.

Mengingat dampak perubahan iklim dialami semua negara tanpa terkecuali, menjadi penting untuk memikirkan mekanisme adaptasi yang adil serta peka terhadap dimensi spasio-temporal. Menurut Profesor Meyer, hal tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ketimpangan dan kesulitan ekonomi yang dialami negara berkembang. Secara konkret, mekanisme tersebut diwujudkan dengan memprioritaskan sumber daya pada negara-negara berkembang dalam mengatur mekanisme adaptasi perubahan iklim. Hal ini menjadi penting menimbang negara-negara berkembang memperoleh manfaat lebih sedikit dari industrialisasi dan sekaligus lebih rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim.

Dengan pertimbangan tersebut, negara-negara berkembang sepatutnya memperoleh hak pengeluaran emisi yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara terindustrialisasi. Karena emisi yang dikeluarkan tak bisa dilepaskan dari proses pembangunan ekonomi yang negara-negara berkembang lakukan. Pertimbangan dalam aspek historis, terutama berikatan dengan pengeluaran emisi di masa lampau dan kondisi di masa sekarang menjadi penting dalam memastikan negosiasi perubahan iklim global yang lebih adil.


Penulis: Husna Yuni Wulansari
Penyunting dan Alih Bahasa: Angganararas Indriyosanti