25 Mei 2018 By Publikasi IIS

Inkonsistensi di Balik Pembatasan Impor Batik

Inkonsistensi di Balik Pembatasan Impor Batik

Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) menyelenggarakan diskusi bulanan bertajuk Batik dan Politik Warisan Budaya di Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik Internasional pada Kamis, 24 Mei 2018 di ruang BA 503. Pemantik diskusi ini adalah Shofi Fatihatun Sholihah, mahasiswi Pascasarjana Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada (DIHI UGM); dengan pembahas Azza Bimantara, selaku peneliti klaster Ekonomi Politik Internasional IIS UGM.

Batik telah ditetapkan sebagai identitas nasional Indonesia sejak kemerdekaan. Tidak heran, setiap presiden yang berkuasa selalu mengambil kebijakan strategis untuk membawanya ke panggung internasional. Upaya ini kemudian didukung oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO) yang menetapkan Batik ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan Dunia pada tahun 2009.

Penetapan tersebut menyebabkan permintaan terhadap batik melonjak dan sulit dipenuhi oleh produsen lokal. Proses produksi yang rumit dan harga yang kurang kompetitif menjadi tantangan utama. Akibatnya, impor batik cetak atau produk tekstil bercorak batik dari Cina dan Malaysia tidak terelakkan guna memenuhi permintaan pasar domestik.

Menurut Shofi, pemerintah sebenarnya telah berupaya memproteksi batik melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 Tahun 2015. Peraturan tersebut bertujuan menutup keran impor dan sekaligus memonopoli ekspor. Klaim UNESCO bahwa batik tidak hanya sekedar produk, melainkan memiliki proses produksi yang spesifik dan harus dilindungi menjadi justifikasi pembatasan impor dalam Permendag tersebut.

Namun, perlindungan terhadap produk-produk berharga sebuah negara juga telah termaktub dalam Pasal 20 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Dengan kata lain, GATT atau WTO juga telah mengakui batik sebagai kekayaan Indonesia dan mengakomodasi perdagangannya. Dengan begitu, Permendag No. 53 Tahun 2015 yang menjadi basis pembatasan impor dan ekspor tidak diperlukan. Keberadaan peraturan tersebut justru menjadi problematis karena Indonesia dianggap tidak menuruti rezim perdagangan bebas hasil kesepakatan WTO.

Suasana diskusi Batik dan Politik Warisan Budaya di Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik Internasional, Kamis (24/5).

Di sisi lain, keberadaan Permendag No.53 Tahun 2015 juga lemah. Pertama, karena pemerintah tidak mengadopsi definisi batik yang selaras dengan UNESCO. Kementerian Perdagangan hanya mendefinisikan batik sebagai “kain tekstil yang memiliki dua warna atau lebih”. Definisi tersebut tidak menekankan pada proses produksi batik, yang menunjukkan absennya pembedaan antara batik tulis dan cap dengan batik cetak. Tanpa pembedaan yang jelas, banyak potensi celah perlindungan terhadap batik tulis dan cap atas  batik cetak.

Kedua, Indonesia tidak konsisten dengan klaimnya dalam melindungi batik. Di satu sisi Indonesia menolak impor batik cetak, tetapi di sisi lain justru mendorong produksi batik cetak yang menjadi sendi penopang ekspor. Volume ekspor untuk komoditas ini lebih besar dari impor setidaknya antara tahun 2011-2014. Maka dari itu, klaim Indonesia bahwa impor batik membahayakan bagi produksi batik cap dan batik tulis dalam negeri menjadi tidak relevan.

Menanggapi hal tersebut, Azza mengatakan bahwa penelitian ini sangat menjanjikan untuk dijadikan landasan pembuatan kebijakan terpadu dalam pelestarian batik. Namun, perlu diingat bahwa batik memiliki fragmentasi sejarah yang tersebar di beragam wilayah dunia. Hal ini berbeda dari klaim pemerintah Indonesia yang menyatakan batik sebagai produk kebudayaan yang endemik. Akibatnya, batik berisiko diklaim kepemilikannya oleh negara-negara lain. Seperti halnya yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia, sebuah kasus yang risetnya sedang dikembangkan oleh Shofi.

“Kebudayaan merupakan sesuatu yang mengalir dan peradaban manusia selalu berinteraksi dengan unsur eksternal. Budaya tidak dapat dikatakan satu hal orisinil, karena budaya selalu mendapat pengaruh dari luar”, ujar Azza.

Batik sebagai satu warisan budaya yang luwes dan berinteraksi, kemudian menjadi statis dan kaku. Hal ini terjadi akibat negara-negara berlomba menciptakan branding yang khas untuk mengukuhkan eksistensinya. Branding itu sendiri berimplikasi pada seberapa banyak keuntungan yang dapat diraih, salah satunya keuntungan komersial. Maka, tidak mengherankan apabila negara-negara saling mengklaim kepemilikan, termasuk dalam kasus batik.


Simak video lengkap diskusi Batik dan Politik Warisan Budaya di Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik Internasional melalui tautan berikut: https://www.facebook.com/IISUGM/videos/1825025587536714/?fref=mentions

Penulis: Willibrordus Bintang Hartono
Penyunting: Imas Indra Hapsari