20 Maret 2018 By Publikasi IIS

Audiensi IIS-DPR RI Menuju Ratifikasi Pelarangan Senjata Nuklir

Audiensi IIS-DPR RI Menuju Ratifikasi Pelarangan Senjata Nuklir

Sebagai mitra utama International Campaign to Abolish Nuclear Weapon (ICAN) – koalisi masyarakat sipil lintas negara yang mengkampanyekan pelarangan terhadap senjata nuklir – di Asia Tenggara, Institute of International Studies, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada (IIS-UGM) berupaya memastikan jalannya proses ratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani traktat yang disepakati pada 7 Juli 2017 silam. Untuk itu, IIS-UGM mengadakan audiensi dengan  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) guna membahas perkembangan proses ratifikasi tersebut.

Pada kegiatan ini, IIS-UGM diwakili Muhadi Sugiono, MA dan Yunizar Adiputera, MA, peneliti dan pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. Hadir pula Yusran, M.Si dan Fadra, MA dari Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII). Dalam kesempatan ini, tim kampanye IIS bertemu dengan Dave Akbarshah, Arief Suditomo, dan Hanafi Rais dari Komisi I DPR-RI.

Audiensi dimulai dengan Muhadi Sugiono memaparkan latar belakangnya tercapainya TPNW yang dimaknai sebagai instrumen utama tujuan perlucutan senjata nuklir di level internasional. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kampanye ini sukses mengubah pembicaraan atas senjata nuklir yang sebelumnya dibingkai dalam diskursus keamana yang state-centric sehingga dianggap sebagai instrumen keamanan nasional, menjadi sebuah diskursus humaniter yang melihat senjata nuklir sebagai ancaman destruktif bagi keseluruhan umat manusia. Muhadi Sugiono juga menyampaikan permasalahan rezim nuklir internasional dibawah NPT atau Traktat Non-Proliferasi Nuklir yang dianggap bias karena hanya memberikan basis legal kepemilikan senjata nuklir kepada negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB – dikenal sebagai kelompok P5 – dan tidak kepada negara lain.

Diskusi dilanjutkan dengan paparan Yunizar Adiputera mengenai bagaimana disepakatinya TPNW menandai semakin dekatnya tujuan perluncutan senjata nuklir di dunia. Ia berpendapat bahwa TPNW mengisi kekosongan celah hukum mengenai status kepemilikan senjata nuklir yang diciptakan rezim nuklir dewasa kini. Kehadiran TPNW juga dibayangkan akan berdampak langsung pada semakin mahalnya biaya yang harus ditanggung negara pemilik nuklir apabila pelarangan terhadap investasi dalam portofolio senjata nuklir diberlakukan.

Perwakilan DPR yang hadir menerima eksplanasi dan argumen yang diajukan oleh tim kampanye IIS UGM dan mendukung pencapaian yang dikehendaki TPNW. Mereka menyampaikan bahwa rancangan undang-undang (RUU) mengenai ratifikasi TPNW masih dirumuskan di level Pemerintah, dan DPR-RI tidak bisa menginisiasi rencana ratifikasi tanpa adanya pengajuan RUU tersebut oleh lembaga eksekutif – yang dalam konteks ini berarti Kementrian Luar Negeri RI.

Namun para anggota parlemen menjamin bahwa ketika RUU sudah sampai di DPR, proses ratifikasi akan dilaksanakan secepatnya, mengingat juga tidak adanya pihak-pihak yang menolak rencana tersebut. Komitmen DPR lainnya adalah akan berpartisipasi dalam national roundtable discussion yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Juli dengan IIS-UGM selaku tuan rumah. Serta menandatangani komitmen parlemen (parliamentary pledge) yang dirancang ICAN. DPR-RI juga mengundang IIS secara terbuka untuk bisa menghadiri setiap rapat pleno DPR guna menjaring dukungan dari seluruh anggota parlemen. Dukungan penuh DPR-RI dalam peratifikasian TPSJ diharapkan akan semakin mendorong Pemerintah untuk segera memulai proses ini dan menjadikan Indonesia sebagai negara kedua yang meratifikasi TPNW di Asia.


Penulis: Yunizar Adiputera
Penyunting dan Alih Bahasa: Alifiandi Rahman Yusuf