18 Oktober 2017 By Publikasi IIS

Ambassadorial Lecture HE Yuri O. Thamrin: Kerja Sama Indonesia dan Uni Eropa Menguat berkat Demokrasi

Ambassadorial Lecture HE Yuri O. Thamrin: Kerja Sama Indonesia dan Uni Eropa Menguat berkat Demokrasi

Ambassadorial Lecture dari HE Yuri O. Thamrin, Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa diselenggarakan oleh Institute of International Studies, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, dan Kantor Urusan Internasioal Universitas Gadjah Mada pada Rabu, 18 Oktober 2017. Kuliah ini berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 12.00 WIB di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, diikuti oleh 100 mahasiswa yang utamanya berasal dari program studi Ilmu Hubungan Internasional di berbagai universitas di Yogyakarta.

Kota Pelajar menjadi satu dari sekian tujuan Dubes HE Yuri O. Thamrin dalam kunjungannya ke Indonesia. Beliau menyatakan bahwa kedatangannya selama dua hari ke D.I. Yogyakarta adalah bagian dari upaya untuk menjajaki kerja sama antarnegara Indonesia-Belgia, dengan fokus menindaklanjuti rencana pembentukan sister city Kota Yogyakarta dengan salah satu kota di Belgia. Di samping itu, lawatannya ke Jogja dilakukan dalam rangka menguatkan kerja sama ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, “salah satu misi ke Jogja adalah industrial diplomacy, Jogja memiliki potensi komponen presisi yang bagus. Pergi ke Jogja, Bandung, dan Jakarta untuk mengunjungi industri,” imbuhnya. Bagi Yuri O. Thamrin, selain menyimpan tingginya potensi sumber daya masyarakat, Yogyakarta, khususnya UGM menjadi tempat yang menyimpan nostalgia. Pasalnya, kedua orang tuanya adalah alumni UGM, beliau sendiri bercita-cita kuliah di tempat yang sama dengan ayah dan ibunya, meski akhirnya menamatkan studi S1 di Universitas Indonesia.

Kuliah dibuka oleh Dr. Paripurna, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Alumni, dan Urusan Internasional Universitas Gadjah Mada. Beliau berpendapat bahwa Eropa adalah rekan yang potensial. Darinya, Indonesia bisa belajar bagaimana membentuk kerangka kerja sama regional yang kuat, tangguh, dan tahan uji dari beragam terpaan krisis. Regionalisasi Eropa sebagai yang tertua dapat menjadi rujukan yang baik bagi Indonesia dan ASEAN. Uni Eropa, sebagai bentuk regionalisme telah berkembang menjadi serikat supranasional yang menyelesaikan spektrum masalah yang luas. Tidak hanya ekonomi dan pembangunan saja, namun juga bersatu-padu menyediakan solusi bagi masalah hak asasi manusia dan problema sosial lainnya seperti terorisme, radikalisme, hingga penanganan krisis pengungsi. ASEAN, yang juga mengalami masalah serupa diharapkan mampu menyerap ilmu dari regionalisme yang terdiri dari 28 negara ini.

Selepas sambutan, Muhadi Sugiono, MA selaku moderator mulai memperkenalkan sang pembicara ke para hadirin. Muhadi Sugiono, MA adalah staf pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Kepala Kajian Eropa di UGM. Beliau kerap kali berkecimpung dalam penelitian dan diskusi yang membahas dinamika hubungan antara negara-negara di dalam serikat Uni Eropa. “Banyak yang menyangka bahwa Uni Eropa diambang kematian,” buka Muhadi. Hal tersebut bukanlah ramalan tanpa dasar, didukung dengan keputusan Inggris menarik diri dari kerangka kerja sama regionalisme. Beliau menambahkan, “Kuliah Pak Yuri Thamrin bisa menjelaskan secara langsung kondisi sehari-hari di Uni Eropa. Dalam paparannya, Pak Yuri bisa memberikan rekomendasi dan saran untuk pemerintah Indonesia terkait manuvernya ke Eropa.”

HE Yuri O. Thamrin mengawali sesi Ambassadorial Lecture dengan bercerita mengenai tiga negara di mana beliau diutus menjadi wakil Republik Indonesia. Belgia menjadi tempat paling spesial baginya. Selain karena kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia berada di Brussels, juga lantaran negara tersebut adalah tempat yang strategis. Uni Eropa sebagai supranasionalisme, sebuah entitas yang dihasilkan dari integrasi berbagai negara, menempatkan semua institusi besarnya di Brussels. Sedangkan Luksemburg dijulukinya kecil-kecil cabai rawit dikarenakan pendapatan kapitanya yang tinggi, sebesar 111.000 dolar AS perkapita. Meski begitu, belum banyak pelajar Indonesia yang menimba ilmu di dua negara tersebut, padahal menurut HE Yuri O. Thamrin biaya hidup di Belgia relatif rendah. “Mayoritas pemenang nobel berasal dari Belgia, lho. Berarti pendidikan, inovasi, dan teknologinya advanced,” ujarnya sembari mendorong peserta Ambassadorial Lecture untuk balik berkunjung ke Belgia.

Indonesia memiliki peluang kerja sama besar dengan Uni Eropa. Pemerintahan Indonesia kini diuntungkan dengan sistemnya yang berpihak pada demokrasi. Kerja sama Indonesia-Uni Eropa diatur oleh kerangka Partnership Cooperation Agreement (PCA), perjanjian ini mengizinkan adanya dialog strategis di tingkat menteri luar negeri sehingga pendapat Indonesia lebih didengar oleh Uni Eropa. Penduduk yang tergabung dalam entitas supranasional tersebut berjumlah 500 juta jiwa dengan kisaran PDB 18,4 triliun dolar AS, maka pasar Uni Eropa sangatlah potensial bagi Indonesia. Keuntungan pun berjalan dua arah, Uni Eropa menggunakan jalur perdagangan untuk menyampaikan nilai-nilainya soal demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.

Dalam kuliah ini dibahas pula permasalahan yang mengiringi keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Kini, sedang dibahas aturan-aturan yang dilanggar Inggris atas keputusannya. Beragam mekanisme dirumuskan: 1. Perlukah pemerintah membayar denda, 2. Isu pergerakan tenaga kerja lintas-batas negara, 3. Perbatasan Irlandia Utara, serta  4. Bagaimana mekanisme kerja sama Inggris dengan Uni Eropa di masa depan. Menurut HE Yuri O. Thamrin, keluarnya Inggris tidak begitu berdampak besar pada Indonesia, khususnya di bidang perekonomian. Kerja sama Indonesia lebih banyak dipayungi oleh kerangka Uni Eropa, sehingga investasi jalur bilateral dengan Inggris tidak besar. Meski begitu, apabila daya beli masyarakat Inggris menurun karena Brexit, dampaknya akan sampai ke Indonesia karena pasar Indonesia di Inggris terbilang besar.

Tingginya apresiasi Uni Eropa pada pertumbuhan ekonomi dan kesadaran pemerintah untuk memelihara demokrasi tidak luput dari kritik-kritik yang dilancarkan ke beberapa sektor, khususnya aspek lingkungan dan pengelolaan masalah hak asasi manusia di Papua. Kelapa sawit adalah salah satu isu utama yang tengah dibahas Indonesia dan Uni Eropa, menanggapi rencana Uni Eropa memblokir masuknya crude palm oil (CPO) ke pasar Eropa karena alasan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri tersebut. Padahal, kelapa sawit dalam bentuk CPO merupakan komoditas ekspor dalam negeri yang menghasilkan devisa terbesar, senilai 18,3 juta dolar AS. “Buat kita, orang Indonesia, kelapa sawit bisa mengancam sustainability hutan, tetapi sekarang kita sedang berusaha melakukan praktek pertanian yang benar dan sustainable,” jelas HE Yuri O. Thamrin.

Dalam isu hak asasi manusia, LSM di Belgia tergolong sangat aktif. Mereka menaruh perhatian besar pada Indonesia dan membahasnya dalam Universal Periodic Review (UPR) di Jenewa, utamanya ulasan mengenai sepak terjang penegakan hak asasi manusia di Indonesia. “Di Belgia, jantung Eropa, sering kali kita mendapat sorotan mengenai HAM di Papua, terutama sorotan dari negara-negara Pasifik semacam Vanuatu. Namun kedutaan besar selalu bisa mengelola isu tersebut,” tutup Dubes HE Yuri O. Thamrin. [AN/ARY]

Foto: Humas UGM